Ini Respons Komisi V DPR RI Soal Rencana Mandor Asing Awasi Pembangunan IKN

JAKARTA - Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR di Gedung DPR RI, Jakarta, pada hari ini.

Dalam RDP tersebut, sejumlah anggota Komisi V DPR RI turut berkomentar soal Menteri Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang direncanakan akan menggunakan tenaga kerja asing (TKA) dalam proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Salah satu yang berkomentar ialah Mulyadi, anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Gerindra. Dia begitu heran lantaran pembangunan IKN yang menggunakan anggaran negara cukup besar, tetapi pemerintah berencana memakai tenaga kerja asing untuk mengawasi proyek IKN.

"Ini saya kira miris, kalau kebutuhan nonskill tanda kutip harus tenaga asing, kan, sayang," ujar dia dalam RDP di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 20 Juni.

Saat ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp23,9 triliun dari APBN 2023 untuk proyek pembangunan IKN. Adapun dana tersebut sebagian besar digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

Mulyadi pun menyarankan, agar pemerintah juga memberikan perhatian khusus kepada Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) Tanah Air, seperti membuat fasilitas pelatihan untuk pekerja Indonesia.

"Kalau konsentrasi kami ke pembangunan IKN sedot anggaran begitu besar, jadi legacy presiden. Barangkali harus juga disiapkan pusat diklat untuk pekerja-pekerja di IKN," ujarnya.

"Di bina konstruksi barang kali bisa membangun camp atau sekolahnya, mempersiapkan SDM-SDM-nya supaya setiap kebutuhan yang diperlukan untuk pembangunan dan percepatan di IKN bisa dipercepat," tambah Mulyadi.

Pada kesempatan sama, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyebut, kebijakan pemerintah untuk memakai tenaga kerja asing sebagai pengawas proyek IKN merupakan tamparan keras bagi Kementerian PUPR.

Sebab, hal itu menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR belum mampu menyiapkan SDM konstruksi yang mumpuni untuk kebutuhan pembangunan saat ini.

"Kalau penjelasan pemerintah, kan, untuk memastikan, apakah kurang pasti kalau tenaga kerjanya diambil dari dalam negeri? Saya rasa, ini tamparan buat Kementerian PUPR dan ini sudah diakui pemerintah bahwa di sana diawasi oleh tenaga asing," ungkap Lasarus.

Lasarus bahkan mengatakan, bahwa kualitas tenaga kerja konstruksi dalam negeri masih dipertanyakan. Sebab, kualitas tersebut belum berada pada titik yang bisa meyakinkan bangsa sendiri.

"Kami nanti akan bahas khusus, akan rapatkan khusus, kenapa harus ambil tenaga asing," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengaku telah ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai ketua tim percepatan pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara.

Dia pun berjanji pada 17 Agustus 2024, peringatan Hari Ulang Tahun RI ke-79 sudah bisa dilaksanakan di halaman Istana Negara IKN Nusantara.

Luhut mengaku akan mempekerjakan warga negara asing (WNA) alias bule sebagai tim pengawas. Sebab, dia tak ingin pembangunan Istana Negara yang waktunya terbatas ini dikerjakan secara asal-asalan.