Penjelasan Sri Mulyani di DPR soal ‘Emas Panas’ Bea Cukai Rp189 Triliun

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, terdapat satu surat dari PPATK yang berisi transaksi debit kredit operasional perusahaan (korporasi) dengan transaksi terbesar Rp189 triliun yang terkait dengan tugas maupun fungsi Direktorat Jenderal Bea Cukai.

Menurut Menkeu, informasi itu termuat dalam surat PPATK ke Kementerian Keuangan dengan nomor SR-205.

Disebutkan bahwa transaksi mencurigakan Rp189 triliun ini menyangkut kegiatan ekspor.

“Berdasarkan kegiatan analisis intelijen dan pengawasan di lapangan, pada 21 Januari 2016 Bea Cukai melakukan penangkapan (penindakan) atas ekspor emas melalui kargo Bandara Soekarno-Hatta, yang dilakukan oleh PT X,” ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, 11 April.

Sri Mulyani menyebut terdapat ketidaksesuaian antara dokumen emas yang dilampirkan dengan kenyataan di lapangan. Atas hal itu kemudian dilakukan penyidikan hingga dibawa ke pengadilan.

“Proses di pengadilan bergulir, dari mulai pengadilan negeri hingga Mahkamah Agung dengan keputusan akhir pelaku perseorangan melepaskan diri dari segala tuntutan hukum. Kemudian putusan akhir terhadap pelaku korporasi dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana denda Rp500 juta,” tuturnya.

Atas proses peradilan tersebut, sambung Menkeu, Bea Cukai dan PPATK melakukan pendalaman (case building) atas perusahaan-perusahaan terkait yang terafiliasi.

Kemudian dilakukan pula langkah pengetatan dan pengawasan impor emas melalui jalur merah (terbuka namun rawan).

“Bea Cukai lalu menindaklanjuti dengan melakukan analisis entitas wajib pajak badan yang terkait kepabeanan. Total analisis dari Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) mencapai kurang lebih Rp18 triliun.

Sebelumnya pada akhir Maret lalu, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara sempat mengungkapkan jika total emas yang diperkarakan sekitar 218 kg emas dengan nilai devisa sebesar 6,8 juta dolar AS.