JAKARTA - Kementerian PUPR masih menunggu inisiatif dari para Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) terkait potongan harga atau diskon tarif tol, untuk mendukung kelancaran libur Lebaran 2023.
"Kalau dari asosiasi belum. Biasanya, kan, mereka (para BUJT) yang mengusulkan diskon," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono kepada wartawan usai ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 4 April.
Basuki menyebut, para BUJT kini sedang mengkaji rencana pemberian diskon tarif tol tersebut. "Lagi dikaji oleh BUJT untuk bisa mengajukan karena kami tidak bisa menetapkan, nanti intervensi, itu, kan, investasi," ujarnya.
Di sisi lain, Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja mengatakan, inisiatif untuk mengajukan diskon tarif tol itu berhubungan dengan level of services (tingkat pelayanan) dari para pengusaha jalan tol itu sendiri.
Menurut Endra, para BUJT kini sedang memperhitungkan soal perbaikan-perbaikan untuk jalan tolnya, sehingga mereka masih mengkaji hal tersebut.
"Intinya itu biasa berhubungan dengan kalau ada perbaikan, itu mereka hitung dahulu, kalau sedang ada perbaikan, kan, tentunya itu akan menggangu kenyamanan, BUJT biasanya langsung menyampaikan tarif tol," ucapnya.
BACA JUGA:
"Itu karena mereka service-nya berkurang, ada beberapa yang misalnya di Jalan Tol Kayu Agung-Palembang, sedang ada perbaikan, itu, kan, kenyamanan berkurang. Biasanya, inisiatif (diskon tarif tol) dari BUJT, karena itu menyangkut pengusahaan jalan tol," ungkapnya.
Menurut Endra, persoalan diskon tarif tol memang tidak memiliki regulasi atau aturan tetap, sehingga pihaknya tidak bisa menetapkan atau mendorong para BUJT untuk memberikan potongan harga tersebut.
"Itu memang voluntary act, yang tidak kami atur melalui Peraturan Pengusahaan Jalan Tol (PPJT), semata-mata itu ada penurunan level, sehingga mereka harus memberikan kompensasi itu," pungkasnya.
