Wakil Otorita Sebut Isu Politik Tak Jadi Hambatan Pembangunan IKN

JAKARTA - Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe memastikan, berbagai isu politik terkait dengan pemilihan umum (Pemilu) 2024 maupun pergantian presiden tidak akan mempengaruhi pembangunan IKN Nusantara.

Dhony menyebut, optimisme tersebut hadir karena melihat IKN sebagai proyek dengan visi dan misi sekaligus progres yang terjamin keberlanjutannya.

"Kalau konsep dan implementasinya dalam rangka sesuai amanat undang-undang membangun pusat pertumbuhan itu, jadi enggak akan dilihat politiknya," kata Dhony kepada wartawan di Gedung DPR RI, pada Senin, 3 April.

Dia meyakini, pembangunan kota baru tidak akan melihat siapa dan seperti apa presiden maupun prinsip politik yang dipegang. Asalkan, pembangunan tersebut memiliki konsep yang kuat, market confident yang bagus, terdapat diferensiasi, lingkungan yang aman, hingga infrastruktur yang mumpuni.

Apalagi, IKN memiliki captive market yang telah terbentuk sejak awal pembangunan. Sebagaimana diketahui, pemerintah tengah menggodok rencana pemindahan 16.990 Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN pada 2024.

"Berarti market confident-nya sebetulnya bagus. Orang akan cari tempat tinggal yang nyaman, investasi, harga lebih murah, tolnya sudah ada, tanahnya ada, (pembangunan) jadi," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjelaskan, untuk memenuhi kebutuhan hunian lainnya sebanyak 9.295 unit direncanakan dibangun melalui skema KPBU dengan estimasi biaya sebesar Rp35,8 triliun.

Selain itu, untuk pembangunan 5.110 unit rusun milik pemerintah, perlu mengajak investasi swasta atau pengembang perumahan dengan estimasi biaya sebesar Rp6,2 triliun. Dengan demikian, total biaya yang dibutuhkan untuk membangun 16.990 unit rumah ASN mencapai Rp51,4 triliun.