Kawasan IKN Sempat Banjir, Wakil Otoritas Bantah Disebabkan Adanya Proyek Pembangunan

JAKARTA - Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kelurahan Sepaku, Kalimantan Timur (Kaltim) sempat terendam banjir, pada 17 Maret 2023.

Merespons hal tersebut, Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe menegaskan, bencana tersebut bukan terjadi lantaran adanya pembangunan ibu kota baru.

Dia bahkan menyebut banjir tersebut sudah terjadi sejak 1970-an.

"Banjir ini banjir laten, tadi beberapa anggota DPR juga ada yang dari Kalimantan menyampaikan bahwa dari tahun 1970-an banjir karena itu dataran rendah," kata Dhony kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin, 3 April.

Lokasi banjir diketahui bukan terjadi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN yang saat ini sedang dalam tahap pembangunan infrastruktur dasar, melainkan terjadi di di Desa Pemaluan, Kelurahan Sepaku, yang memang merupakan area eksisting dan sudah berkembang.

Dhony menegaskan, pihaknya sudah mendesain terkait bagaimana mengurangi risiko dan memitigasi debit air supaya tidak terjadi banjir lagi di wilayah ibu kota baru.

"Sudah ditunjuk konsultan dan konsultan ini akan menata ulang bagaimana pengelolaan air di sana," ujarnya.

Kendati demikian, Dhony tidak menampik adanya kendala dalam penataan banjir di ibu kota baru karena bersentuhan langsung dengan warga Suku Balik. Saat ini, sedang dicari jalan tengah agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

"Katanya (Suku Balik) mau digusur dan lain-lain, sebenarnya bukan seperti itu ceritanya, karena ini untuk menata dataran rendah jangan sampai banjir ini jadi risiko. Kedua seolah-olah itu disebabkan oleh pembangunan IKN, padahal (sudah terjadi) sejak tahun 70 dan kami ingin membenahi itu supaya jangan ada masalah bencana," ungkapnya.

Lebih lanjut, Dhony menegaskan, hal tersebut tidak akan mengganggu pembangunan di IKN. Sebab, saat ini Menteri LHK telah menerbitkan keputusan pelepasan kawasan hutan seluas 36.150,03 hektare (Ha) yang akan cukup dibangun untuk beberapa tahun ke depan.

Apalagi, tahap pertama pemerintah baru fokus membangun KIPP sampai 2024 yang luasnya hanya 6.671 Ha dari total keseluruhan luas ibu kota baru 256.142 Ha.

"Kami ingin fokus membangun ekosistem, bagaimana manusia yang pindah maupun pendatang dengan penghuni yang sudah ada itu bisa berinteraksi dengan baik," pungkasnya.