TNP2K: Subsidi Elpiji Tak Berdampak pada Pengentasan Kemiskinan

JAKARTA - Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Suprayoga Hadi mengungkapkan, subsidi elpiji tidak berkontribusi pada pengentasan kemiskinan.

"Sebetulnya dibanding program bantuan kemiskinan yang sudah dialokasikan ternyata subsidi elpiji dan BBM relatif tidak tepat sasaran," ujarnya dalam diskusi Indef yang dikutip Kamis, 9 Maret.

Tak hanya itu, kata Hadi, pemberian bantuan sosial (bansos) yang dikucurkan pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar ((PIP), dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) cenderung berdampak pada pengurangan ketimpangan.

"Bantuan produktif usaha (BPUM) juga cenderung tepat sasaran dan berdampak pada pengurangan ketimpangan," katanya.

Lebih jauh, Hadi menambahkan, sejumlah tantangan dalam kebijakan subsidi elpiji bagi nelayan antara lain subsidi yang masih diberikan pada komoditas sehingga masih terdapat disparitas harga.

"Kemudian kendala pada sistem pengawasan yan perlu diperkuat. Pada konversi minyak tanah ke elpiji tahun 2007 awalnya berlangsung baik tapi karena pengawasan yang kurang efektif pengguna elpiji bersubsidi membengkak," ujarnya.

Menurutnya, perlu diputuskan tujuan pemberian subsidi untuk nelayan, apakah untuk produktivitas nelayan atau sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan.

"Jika tujuannya untuk peningkatan produktivitas maka diberikan kepada nelayan tanpa memandang tingkat kesejahteraan. Jika tujuannya sebagai instrumen kesejahteraan nelayan miskin maka dapat menggunakan data terpadu yang tersedia seperti Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)," beber Hadi.

Masih kata Hadi, tantangan terakhir adalah data P3KE memiliki variabel jenis pekerjaan nelayan tetapi tidak memiliki variabel kepemilikan kapal.

"Variabel ada tapi memang pemilikan kapal tidak ada. Paling tidak dari sisi status pekerjaannya ada jadi sudah bisa identifikasi jumlah nelayan," pungkasnya.