JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan mengusulkan, agar hunian di kawasan berorientasi transit atau transit oriented development (TOD) perlu dialokasikan minimal 20 persen untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Ini adalah upaya dorongan kebijakan, harapan saya agar hunian perumahan di pusat-pusat TOD setidaknya mengalokasikan minimal 20 persen hunian TOD," kata Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto, di kawasan Cawang, Jakarta Timur, Kamis, 2 Maret.
Adapun aturan yang dimaksudnya, yaitu PP Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun. Aturan ini diharapkan dapat diterapkan para pengembang demi meminimalisir resiko kerugian masyarakat saat membeli aset perumahan.
"Ya sebenarnya di situ (PP 13/2021), jadi itu sebenarnya tidak letter lux. Jadi, ini adalah upaya untuk bagaimana kami melindungi konsumen. Coba Anda bayangkan beli rumah, masih lahan terbuka, terus bayar uang muka, kemudian mengangsur, rumah belum terbangun. Nah, kepastian kepemilikan itu, loh, yang jadi masalah," ujar Iwan.
Menurut Iwan, dalam pembangunan TOD harus ada keberpihakan bagi masyarakat yang membeli hunian. Jadi, hunian itu disiapkan bagi konsumen yang betul-betul ingin menghuni hunian TOD.
BACA JUGA:
-
| EKONOMI
Kementerian PUPR: IKN Merupakan Wujud Pembangunan Kawasan TOD Sesungguhnya
02 Maret 2023, 20:44 -
| EKONOMI
Kementerian PUPR: IKN Nusantara adalah Wujud Pembangunan TOD Sesungguhnya
02 Maret 2023, 18:02
Dengan demikian, hunian TOD tersebut terisi secara penuh dan transportasi publik dekat kawasan TOD menjadi optimal dalam melayani masyarakat.
"Jadi, pemerintah harus ada kebijakan yang afirmatif dan lebih berpihak. Kami coba 20 persen terlebih dahulu dan kemudian secara bertahap terus kami tingkatkan," tuturnya.
Dengan kebijakan-kebijakan ini, Iwan berharap, nantinya tidak akan ada lagi masyarakat yang dirugikan. Bukan hanya materil, tetapi juga kerugian berupa ekspektasi dan janji-janji yang sebelumnya telah diberikan oleh para pengembang yang tak bertanggung jawab.
"Itu kami pastikan. Jangan sampai masyarakat sudah mengeluarkan uang, mungkin dengan tabungan susah payah, bahkan mungkin dengan pinjaman ke bank, tetapi apa yang dia harapkan itu tidak dia dapatkan," pungkas Iwan.
