Bagikan:

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meluncurkan sistem integrasi hunian bernama Jakhabitat. Program ini memiliki galeri marketing yang mencakup sistem pemasaran secara terintegrasi.

Galeri huni yang terletak di Taman Martha Tiahahu, Jakarta Selatan ini memuat layanan informasi mengenai hunian yang masuk dalam program Pemprov DKI melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta dan BUMD Perumda Sarana Jaya.

Dalam sambutannya, Anies menyatakan peluncuran program ini merupakan upaya Pemprov DKI dalam memenuhi hak dasar warga terkait tempat tinggal yang berkualitas.

“Hari ini adalah satu hari sebelum peringatan kemerdekaan. Dan kemerdekaan itu menandai bahwa kita memiliki hak untuk tinggal di negeri ini dengan perasaan bebas. Salah satu hak dasar bagi masyarakat adalah bisa memiliki hunian yang layak, nyaman, yang memungkinkan mendapat kebahagiaan dan menyiapkan generasi penerus yang hidup lebih baik lagi,” kata Anies di lokasi, Selasa, 16 Agustus.

Anies juga meluncurkan aplikasi bernama Sirukim yang akan menjadi sumber informasi dan akses warga mendapatkan hunian yang layak.

Anies menuturkan, aplikasi ini dapat memudahkan masyarakat Jakarta dalam memperoleh informasi ketersediaan unit hunian kosong dari rusunawa dan langsung bisa mengajukan pendaftaran secara online.

"Kita semua sadar kebutuhan informasi ada di warga dan seringkali harus mencari tahu ke sana sini, untuk mencari info atau mengikuti program perumahan. Dengan aplikasi Sirukim maka semua bisa akses di mana saja, kapan saja. Apabila masyarakat ingin mengetahui lebih terkait akses perumahan di Jakarta bisa mendatangi galeri huni di Taman Martha Tiahahu," papar Anies.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meluncurkan sistem integrasi hunian bernama Jakhabitat/FOTO: Diah Ayu-VOI

Dalam program Jakhabitat, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP), Sarjoko menjelaskan, pihaknya berkolaborasi dengan berbagai stakeholder terkait untuk menyediakan layanan perumahan dan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) maupun masyarakat non-MBR yang kesulitan mengakses hunian komersil.

“Bagi masyarakat MBR tersedia layanan penyediaan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa), fasilitas pembiayaan pemilikan Rumah/DP Nol Rupiah, fasilitas pembiayaan penyediaan rumah bagi pelaku pembangunan, serta program peningkatan kualitas permukiman melalui kegiatan community action plan (CAP), collaborative implementation program (CIP), dan penyediaan kampung susun," urai Sarjoko.

"Sedangkan bagi masyarakat non-MBR yang kesulitan mengakses hunian komersil tersedia layanan penyediaan hunian terjangkau di kawasan TOD (transit oriented development),” lanjutnya.