JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melalui Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) dikabarkan tak memberikan dukungan ke PT KCI terkait impor gerbang KRL. Padahal, kebutuhan gerbong perlu ditambah mengingat hingga tahun depan akan ada puluhan rangkaian kereta yang sudah tak layak dipakai alias hadus dipensiunkan.
PH&H Public Policy Interest Group Agus Pambagio menyebut, akan ada 10 rangkaian KRL Jabodetabek tahun ini dan 16 rangkaian pada 2024 yang harus dipensiunkan. Sebagai gantinya, PT KCI harus segera memesan rangkaian KRL baru atau bekas pakai.
"Untuk itu, PT KCI sudah melakukan pemesanan KRL pengganti sesuai dengan jumlah KRL yang pensiun. Di satu sisi, pemerintah ingin PT KCI memesan KRL Jabodetabek dari PT INKA, namun PT INKA baru sanggup menyediakan KRL pesanan PT KCI pada 2025 dengan harga yang tinggi," kata Agus dalam keterangan tertulis yang diterima VOI, Senin, 27 Februari.
PT KCI diketahui telah menandatangani MoU dengan PT INKA untuk pemesanan KRL tersebut, namun berhubung produk PT INKA belum dapat terealisasi pada 2023 dan 2024, PT KAI telah meminta izin Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk dapat melakukan impor pengadaan KRL bekas pakai dari Jepang tentu melalui tata kelola yang baik.
Agus menilai, perizinan impor KRL bekas ternyata sangat rumit birokrasi dan berpotensi mengganggu pelayanan KRL Jabodetabek.
Direktur Utama PT KCI sendiri telah mengirimkan Surat Permohonan Dispensasi dalam Rangka Permohonan Persetujuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru kepada Kementerian Perdagangan melalui Dirjen Perdagangan Luar Negeri (Daglu) tertanggal 13 September 2022.
Kemudian, Dirjen Daglu bersurat kepada Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian, perihal Permohonan Masukkan dan Tanggapan Atas Rencana Impor Barang Dalam Keadaan Tidak Baru oleh PT KCI tertanggal 28 September 2022.
"Melalui surat tersebut, PT KCI berencana melakukan impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (BMTB) berupa 120 Unit KRL Type E217 untuk kebutuhan 2023 dan 228 Unit KRL Type E217 untuk tahun kebutuhan 2024 dengan Pos Tarif/HS Code 8603.10.00," ujar Agus.
Dalam urusan impor, lanjut dia, Kementerian Perindustrian telah menerbitkan aturan teknis impor barang modal bekas melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14 Tahun 2016. Aturan tersebut memperkuat Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 127 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru.
"Pada akhirnya, Dirjen Daglu Kementerian Perdagangan telah mendapatkan surat jawaban dari Dirjen ILMATE Kementerian Perindustrian tertanggal 6 Januari 2023 (perlu empat bulan untuk menjawab) yang menyatakan pertimbangan teknis atas rencana impor oleh PT KCI belum dapat ditindaklanjuti dengan fokus pemerintah meningkatkan produksi dalam negeri, serta substitusi impor melalui Program Peningkatan Pengguna Produk Dalam Negeri (P3DN)," tutur Agus.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Tak Bisa Lagi Ditahan, Penumpang KRL Akhirnya Melahirkan di Stasiun Tugu Yogyakarta
27 Februari 2023, 09:54 -
| EKONOMI
Pengguna KRL yang Transit di Stasiun Manggarai Tembus hingga 160.000 Orang dalam Sehari
21 Februari 2023, 08:34
Inti permasalahannya, menurut Agus, permohonan PT KCI untuk impor kereta bekas dari Jepang ditolak Kementerian Perindustrian. Oleh karena itu, Ia mempertanyakan nasib 200.000 penumpang per hari yang nantinya tidak terangkut KRL Jabodetabek.
"Kekacauan di Stasiun Manggarai karena salah mendesain posisi eskalator dan lift yang menimbulkan penumpukan penumpang saja telah membuat presiden marah. Bagaimana kalau 200.000 penumpang lebih per hari yang menumpuk?" ungkapnya.
Merespons hal tersebut, Agus menyarankan PT KCI harus segera mencari jalan keluar untuk segera memenuhi kebutuhan armada KRL pada tahun ini di tengah keterbatasan dana akibat belum diizinkannya kenaikan tarif.
Pemenuhan armada KRL baru, lanjut Agus, dibutuhkan waktu 34 bulan setelah kontrak, sedangkan pengadaan armada KRL bekas dibutuhkan waktu 12 bulan setelah kontrak.
Adapun total KRL yang dibutuhkan hingga akhir 2024 mencapai 348 kereta, baik baru atau bekas.
"Bagaimana jika PT INKA menghadapi kendala, sehingga jadwal pengadaannya molor atau lewat dari 2025? Apakah KRL yang uzur ini tetap harus dijalankan dengan hasrat yang tinggi?" imbuhnya.
