Indonesia-China Sepakati Pembengkakan Biaya Kereta Cepat Senilai Rp18,2 Triliun

JAKARTA - Indonesia-China sudah menyepakati nilai cost overrun atau pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) yakni 1,2 miliar dolar AS atau setara dengan Rp18,2 triliun (asumsi kurs Rp15.207).

Adapun kesepatakan ini didapatkan usai pemerintah Indonesia mengunjungi Beijing, China, beberapa waktu lalu.

“Memang Kita sepakat angka cost overrun 1,2 miliar dolar. Ini yang sedang kita rapikan yang beberapa item mereka lakukan kajian terhadap pajak, clearing frequency dan sebgainya, tapi sudah sepakat angkanya,” ujar Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo dalam rapat dengan Komisi VI DPR, Senin, 13 Februari.

Namun, Tiko sapaan akrab Kartika mengatakan bahwa angka tersebut harus dibawa ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk disesuaikan.

“Dan kami masih harus maju ke BPKP untuk menyesuaikan angkanya dan komite. Kita akan terapkan dalam sebulan dua bulan ke depan ketok angkanya. Serta kita proses tambahan ke CDB (China Development Bank),” ujarnya.

Tiko menekankan bahwa rencana operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) tidak terganggu dengan masalah cost overrun atau pembengkakan biaya proyek.

“Ini sudah kesepakatan, progress operasi di lapangan tidak terganggu, pemasangan track dilakukan,operasi terus berjalan. Jadi seharusnya project tidak menganggu, pembiayaan bisa kita settle dalam waktu sebulan ke depan,” jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah Indonesia dan China belum menetapkan nilai cost overrun atau pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).

Hal ini karena terdapat perbedaan besaran dalam hitungan kedua negara ini.

Adapun berdasarkan data sementara biaya kereta cepat Jakarta-Bandung bengkak hingga 1,176 miliar dolar AS atau setara Rp16,8 triliun.

Membengkaknya anggaran kereta cepat sempat ini diperdebatkan PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan konsorsium China Railway International Co. Ltd. Konsorsium China sempat menolak perhitungan cost overrun yang disodorkan PSBI.

Penolakan itu karena Konsorsium China tidak mengakui adanya biaya dari PT PLN (Persero), PT Telkom Indonesia Tbk, hingga soal pajak.

“Pasti nanti ada kesepakatan. Tunggu saja, namanya negosiasi. Tidak ngaruh ke timeline karena sudah ada komitmen kemarin waktu G20 antara Xi Jinping dan Pak Jokowi," ungkap Stafsus Menteri BUMN Arya Sinulingga saat ditemui di Kementerian BUMN, Jumat, 3 Februari.