Bagikan:

JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga sebagai Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) menargetkan akan memberlakukan pembelian elpiji 3 kg dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di wilayah Jawa dan Bali pada tahun ini.

Direktur Pengembangan Pertamina Patra Niaga, Harsono Budi Santoso mengungkapkan, pengendalian untuk LPG bersubsidi atau public service obligation (PSO) 3 kg sudah dilakukan dengan sistem yang terkoneksi dengan data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem).

Pencocokan NIK KTP konsumen dengan database P3KE dari desil 1-7 telah diserahkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK)  ke Pertamina Patra Niaga.

"Sistem MyPertamina sudah mulai terkoneksi, dan kita sudah mendapatkan akses dari database P3KE dari desil 1-7," ujar Harsono dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Selasa, 7 Februari.

Dari data tersebut, lanjut Harsono, Pertamina Patra Niaga telah berhasil mengidentifikasi sebesar 47 juta KK atau 170 juta NIK.

"Roadmap sendiri tahap kedua di Jawa Bali dan NTB di 2023," pungkas Harsono.

Diketahui, pada uji coba tahap 1 Pertamina telah melakukan uji coba di Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang; Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan; Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang; Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam; dan Kecamatan Mataram, Kota Mataram.

Diberitakan sebelumnya, selama masa uji coba tidak ada pembatasan pembelian elpiji bagi masyarakat.

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan, masyarakat masih bisa membeli gas elpiji 3 kg di warung dan pedagang eceran.

"Saat ini kami masih melakukan uji coba di lima kecamatan. Di lima kecamatan itu juga masih ada penjualan di warung," ujar Irto kepada VOI, Selasa, 17 Januari.