Bagikan:

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati diketahui terus menyampaikan peran penting APBN sebagai instrumen untuk memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia. Hal itu dia ungkapkan saat mengunjungi wilayah Madura, Jawa Timur pada pekan ini.

Menurut Menkeu, instrumen fiskal sangat strategis untuk pembangunan. Di Madura misalnya, dia menerangkan jika berbagai belanja kementerian/lembaga di empat kabupaten di Madura dengan rincian periode 2021 sebanyak Rp1,44 triliun.

“Angka ini kemudian meningkat pada 2022 menjadi Rp1,5 triliun dan 2023 teralokasikan sebesar Rp1,59 triliun,” ujanya dalam siaran pers seperti yang dikutip redaksi pada Minggu, 5 Februari.

Menkeu menjelaskan, manfaat APBN juga dirasakan langsung oleh masyarakat di wilayah Madura dalam bentuk Transfer ke Daerah (TKD).

Pada 2021 teralokasikan sebesar Rp6,57 triliun. Kemudian di 2022 sebesar Rp7,04 triliun dan untuk 2023 sebesar Rp6,89 triliun.

“Dana tersebut direalisasikan dalam beragam infrastruktur, mulai dari embung, irigasi, sumur, hingga pertanahan untuk memastikan ketahanan pangan,” tutur dia.

Dalam kesempatan tersebut bendahara negara secara khusus mengapresiasi kerja sama pemerintah dan DPR RI yang selama dua tahun terakhir terus bekerja bersama agar APBN dapat menjadi instrumen andalan untuk meredam berbagai tekanan global.

Tak ketinggalan, Menkeu juga meminta para kepala daerah untuk mengoptimalkan Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau (CHT), baik di bidang kesehatan maupun nonkesehatan.

"Sehingga masyarakat akan terlindungi dan kita juga bisa mendapatkan penerimaan yang kemudian dibagihasilkan kepada masyarakat lagi,” tutup dia.