Raker dengan DPD, Ini Proyek Infrastruktur Kementerian PUPR yang Dikejar pada 2023

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bertemu dengan Komite II Dewan perwakilan Daerah (DPD) RI membahas program kerja di tahun 2023 dan rencana kerja 2024.

Pertemuan tersebut dilakukan di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 31 Januari 2023, kemarin.

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan, alokasi anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp125,22 triliun pada tahun ini. Dari besaran tersebut, alokasi untuk tender atau lelang kegiatan baru sekitar Rp38,18 triliun.

"Sesuai arahan Menteri PUPR agar dapat menyelesaikan seluruh infrastruktur selambat-lambatnya pada semester pertama tahun 2024, Kementerian PUPR akan meminimalisir pembangunan infrastruktur baru dan fokus pada penyelesaian infrastuktur yang sedang berlangsung, serta program OPOR (optimalisasi, pemeliharaan, operasi, rehabilitasi)," ujar Zainal Fatah lewat keterangan resminya, dikutip pada Rabu, 1 Februari.

Pada tahun anggaran (TA) 2023, kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di bidang sumber daya air, di antaranya pembangunan 12 bendungan ongoing dan empat bendungan baru, pembangunan 6.900 hektare daerah irigasi, rehabilitasi dan peningkatan 98.700 hektare irigasi, serta pembangunan pengendali banjir dan pengaman pantai sepanjang 87,75 km.

"Di bidang jalan dan jembatan akan dibangun 444 km jalan baru, 8.255 meter jembatan, 2.165 meter flyover/underpass, dan 6,5 km jalan tol. Di bidang permukiman akan dilaksanakan pembangunan dan peningkatan 2.206 lt/det SPAM, sistem pengelolaan air limbah untuk 16.600 KK, sistem pengelolaan persampahan untuk 26.500 KK, penanganan 307 hektare kawasan kumuh, penyelenggaraan bangunan gedung, penataan kawasan, serta pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi sarana dan prasarana pendidikan, olahraga dan pasar," jelas Zainal.

Kemudian, di bidang perumahan telah diprogramkan pembangunan 5.379 unit rusun, pembangunan 3.362 unit rusus, bantuan 145.000 unit rumah swadaya melalui skema BSPS termasuk untuk mendukung Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE), dan pembangunan 27.825 unit PSU.

"Untuk membantu membuka lapangan kerja dan menjaga daya beli masyarakat, Kementerian PUPR juga mengintensifkan pelaksanaan program padat karya dengan target keseluruhan penerima manfaat sebesar 785 ribu pekerja," terang Zainal.

Untuk mempercepat pelaksanaan program 2023, kata Zainal, Kementerian PUPR juga telah melaksanakan lelang dini untuk paket pekerjaan kontraktual yang dimulai sejak Oktober 2022. "Hingga 25 Januari 2023, dari total 3.905 paket kontraktual, terdapat 1.252 paket yang telah terkontrak, dan 1.157 paket dalam proses lelang," tuturnya.

Sedangkan, untuk rencana kerja TA 2024, Zainal menyebutkan penyusunan program infrastruktur akan berdasar pada empat hal, di antaranya penyelesaian sisa target Renstra sesuai RPJMN 2020-2024, penyelesaian pekerjaan konstruksi selambat-lambatnya pada awal 2024, OPOR bagi infrastruktur yang terbangun, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) TA 2024, serta mematuhi seluruh prosedur keuangan dan PBJ.

Sementara, Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin mengatakan, raker ini dilakukan agar DPD memiliki gambaran atas program-program Kementerian PUPR pada 2023-2024, sehingga DPD bisa mengarahkan dinas teknis di 35 provinsi terkait program yang akan menjadi prioritas nasional.

"Komite II DPD memberikan apresiasi atas kemitraan yang telah terbentuk dengan Kementerian PUPR dan akan mendukung program Kementerian PUPR menyangkut kepentingan nasional dan daerah," pungkasnya.