JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menekankan, peran kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS)/Balai Wilayah Sungai (BWS) sebagai manajer pengelola sumber daya air (SDA) di masing-masing wilayah sungai, terutama dalam menghadapi risiko yang ditimbulkan dari musim hujan dan kemarau.
"Sebagai manajer pengelola SDA harus tahu persis potensi SDA di wilayah sungai masing masing. Banjir dan kekeringan harus bisa diatasi, kepala BBWS/BWS harus paham mengenai manajemen risiko banjir dan kekeringan," kata Basuki dalam Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Tahun 2023 di Jakarta, Senin, 30 Januari.
Terkait manajemen risiko banjir, Basuki mengatakan, para kepala BBWS/BWS harus mengetahui persis seluruh sistem tata air yang ada di wilayahnya.
Hal ini diperlukan untuk mengambil langkah penanganan yang tepat ketika memasuki musim hujan.
"Seperti yang disampaikan presiden, penanganan banjir harus dari hulu, tengah dan hilir. Tolong dievaluasi semua kesiapan sistem sebelum musim hujan, periksa tanggul-tanggul yang harus disiapkan, pastikan pompa-pompa berfungsi, dan siapkan pengoperasian pintu bendungan," ujarnya.
Selain risiko banjir, Basuki pun menegaskan kepala BBWS/BWS selaku manajer pengelola SDA juga harus mempersiapkan potensi kekeringan saat musim kemarau tiba.
Oleh karena itu, diperlukan pemetaan kawasan daerah rawan kekeringan di setiap wilayah sungai.
"Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) terkait kedatangan fenomena El Nino yang membuat curah hujan makin berkurang dan musim kemarau akan lebih kering, kepala balai harus mengetahui lokasi-lokasi sumber air, cek sumur-sumur dan pompa air. Jangan sampai sumurnya ada, tetapi pompanya tidak berfungsi," jelasnya.
Dikatakan Basuki, Kepala BBWS/BWS juga bertindak sebagai construction manager (manajer pembangunan) untuk memastikan kualitas pembangunan infrastruktur SDA di Kementerian PUPR.
"Sebagai pelaksana program, kepala BBWS/BWS harus mengawasi betul kontraktor dan konsultan pelaksana. Kualitas pekerjaan ditentukan oleh kepala balai, bukan kontraktor. Harus tegas, anda bertanggung jawab atas progres fisik dan keuangan," tuturnya.
BACA JUGA:
-
| EKONOMI
Dorong Pemanfaatan Produk Dalam Negeri, Menteri Basuki Resmikan Pabrik LRB di Karawang
31 Januari 2023, 06:29
Tak hanya itu, Basuki juga mengingatkan setiap pekerjaan di bawah Kementerian PUPR harus memerhatikan kualitas, estetika dan keberlanjutan lingkungan.
"Setelah konstruksi, harus dirapikan sisa material jangan ditinggal begitu saja. Kualitas, estetika, tolong betul-betul diperhatikan," terangnya.
Terakhir, Menteri Basuki menyebut, kepala balai juga mempunyai tugas sebagai manajer sumber daya manusia (SDM).
"Anda bertanggung jawab dalam pengendalian SDM di balai masing-masing, jaga kredibilitas dan integritas Kementerian PUPR," pungkasnya.
