Kementerian PUPR Aktifkan 7 Posko Pemantau Banjir di NTB

MATARAM - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I mengaktifkan tujuh posko pemantau banjir dan kekeringan yang tersebar di Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Kami mengaktifkan kembali posko tersebut mulai 1 Oktober 2022 hingga Maret 2023, karena melihat perubahan iklim yang fluktuatif saat ini," kata Kepala BWS Nusa Tenggara I Hendra Ahyadi, di Mataram dilansir ANTARA, Selasa, 11 Oktober.

Dia menyebutkan sebanyak tujuh posko pemantau banjir dan kekeringan tersebar di Karang Jangkong, Kota Mataram yang membawahi wilayah Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, dan Lombok Utara.

Selain itu, posko pemantauan di Praya, Kabupaten Lombok Tengah, yang membawahi wilayah Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur. Ada juga posko di Sumbawa, yang membawahi Kabupaten Sumbawa, serta posko bantu yang membawahi Kabupaten Sumbawa Barat.

Hendra menambahkan, untuk posko pemantauan di Bima, membawahi wilayah Kota Bima, Kabupaten dan Dompu. Untuk penguatan, pihaknya juga menyediakan posko bantu untuk memaksimalkan pemantauan di wilayah Bima dan Dompu.

"Dari seluruh posko tersebut, koordinasinya terpusat di posko induk yang ada di Karang Jangkong, Kota Mataram," ujarnya.

Koordinator Posko Induk Pemantauan Banjir dan Kekeringan BWS Nusa Tenggara I di Karang Jangkong Susiawan mengatakan masing-masing posko ada tenaga pemantau yang sudah disiagakan oleh masing-masing satuan kerja.

Para petugas posko pemantau didukung peralatan, seperti alat berat berupa ekskavator yang ditempatkan di posko Praya dan Sumbawa.

Masing-masing posko turut memantau perubahan iklim yang terjadi sehingga berdampak pada debit aliran sungai. Jumlah sungai yang dipantau di Pulau Lombok mencapai 197 sungai, sedangkan di Pulau Sumbawa sebanyak 555 sungai.

"Hasil pemantauan itulah yang diteruskan ke posko pusat. Kemudian kami akan koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai garda terdepan untuk bergerak bersama-sama," ucapnya.