Hadapi Ancaman Resesi Global 2023, Kemenperin akan Fokus Kembangkan Program Industri

JAKARTA - Memasuki tahun 2023 yang diprediksi akan terjadinya resesi global, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) optimistis masih ada harapan besar untuk membaiknya kondisi ekonomi nasional.

Sesuai arahan presiden bahwa desain APBN 2023 harus senantiasa Waspada, Antisipatif dan Responsif terhadap berbagai kemungkinan skenario yang bergerak sangat dinamis dan berpotensi menimbulkan gejolak, kebijakan fiskal 2023 harus mendukung Peningkatan Produktivitas untuk Trasnformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Sekretaris Jenderal Kemenperin Dody Widodo mengajak seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian dapat menjadi motor penggerak dalam melaksanakan program pengembangan industri, serta membangun sinergi dengan para pelaku usaha dan instansi terkait lainnya.

"Dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan industri sebagai bagian dari upaya pembangunan ekonomi nasional, serta terbangunnya pemerataan pembangunan, kami perlu menyiapkan antisipasi dan mitigasi sedini mungkin agar tidak mengganggu kesinambungan program pemulihan ekonomi nasional yang tengah dilakukan pemerintah," kata Dody di Gedung Kemenperin, Jakarta, Rabu, 25 Januari.

Sementara itu, Kepala Biro Keuangan Kemenperin Kasduni menyebut, kegiatan akselerasi pelaksanaan anggaran bertujuan untuk mengevaluasi capaian pelaksanaan anggaran dan mengetahui hambatan permasalahan, serta solusi yang perlu dilakukan, mulai dari perencanaan pelaksanaan hingga tahap pelaporan.

"Dengan demikian, diharapkan di tahun ini kami dapat terus meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran, serta laporan keuangan dengan benar dan akuntabel untuk menuju laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian," imbuhnya.

Adapun kegiatan Akselerasi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Perindustrian Tahun 2023 juga diisi dengan webinar "Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Anggaran dan Optimalisasi PNBP di Lingkungan Kemenperin" yang menghadirkan narasumber dari kementerian/lembaga terkait, seperti Kementerian Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).