JAKARTA - Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran untuk program padat karya sebesar Rp2,1 triliun pada tahun ini.
"Kami sampaikan sebesar Rp2,1 triliun terkait infrastruktur berbasis masyarakat atau Program Padat Karya," kata Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI dipantau secara daring, Selasa, 24 Januari.
Diana menyebut, program padat karya bidang Cipta Karya tahun ini ditargetkan akan menyerap 62.000 tenaga kerja.
Nantinya, dari seluruh alokasi Program Padat Karya sebesar Rp2,1 triliun tersebut, akan digunakan untuk Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) di 1.890 lokasi.
Kemudian, untuk Program Sanitasi Pendidikan Keagamaan di 1.550 Lokasi, Program Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, dan Recycle (TPS3R) di 307 lokasi.
Berikutnya, untuk Penanganan Kemiskinan Ekstrem di 70 Lokasi, Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di 1.063 desa, serta Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di 1.340 kecamatan.
Sepanjang 2022, realisasi program padat karya bidang Cipta Karya tercatat mencapai Rp2,192 triliun dari total alokasi pagu Rp2,193 triliun, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 105.333 orang.
BACA JUGA:
-
| EKONOMI
Industri Alas Kaki Nasional Bakal Bisa Bertahan di Tengah Ancaman Resesi Global
21 Januari 2023, 09:11
Sebelumnya, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran Rp15,07 triliun untuk Program Padat Karya dalam rangka membuka lapangan kerja pada 2023.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, untuk membantu membuka lapangan pekerjaan dan menjaga daya beli masyarakat pada tahun ini, Kementerian PUPR akan mengintensifkan pelaksanaan Program Padat Karya.
Adapun target dari keseluruhan penerima manfaat program padat karya tahun ini mencapai sekitar 785 ribu orang.
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti. Foto: Tangkapan Layar/Theresia Agatha
