Padat Karya Tunai dari Kementerian PUPR untuk Bantu dan Berdayakan Masyarakat Desa

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan anggaran sebesar Rp10 triliun untuk pelaksanaan program padat karya tunai bagi masyarakat yang terdampak virus corona atau COVID-19.

Dana tersebut berasal dari realokasi dan refocussing anggaran kementeriannya sebesar Rp36,19 triliun. Sebelumnya, berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), anggaran Kementerian PUPR Tahun 2020 sebesar Rp120 triliun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pelaksanaan program padat karya tunai itu akan menyasar masyarakat yang berada di pedesaan.

"Kami ingin melaksanakan (program) padat karya tunai, yaitu memberikan pekerjaan low technology tapi padat karya di pedesaan. Itu untuk mempertahankan daya beli masyarakat di pedesaan. Jadi kami mendistribusikan uang pembangunan ke desa-desa, ini masih bisa dilaksanakan karena kami masih memanfaatkan protokol kesehatan," dalam video conference bersama BNPB, Senin, 13 April.

Basuki mengatakan, program padat karya ini diharapkan dapat membantu masyarakat tetap produktif. Sementara itu, program padat karya meliputi perbaikan irigasi, swakelola peremajaan perkotaan, swadaya pemeliharaan rumah, pemeliharaan jembatan, dan sebagainya.

"Seperti perbaikan irigasi kecil, yang biasanya dilakukan 80 orang kini kami bagi dua, kami jadwalkan semingguan. Yang tadinya (waktu pengerjaan) dua bulan jadi tiga bulan, ini semua dibayar mingguan," tuturnya.

Lebih lanjut, Basuki mengungkap, anggaran Rp2,25 triliun juga disiapkan untuk program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) di 10.000 lokasi. Masing-masing lokasi mendapat jatah sebesar Rp225 juta.

Di bidang perumahan terdapat program peningkatan kualitas rumah swadaya sebanyak 208.000 unit dengan anggaran Rp4,35 triliun. Selain itu, program pembangunan baru rumah swadaya 12.000 unit dengan anggaran Rp459 miliar.

"Program rumah swadaya, baik itu bangun baru maupun yang ditingkatkan kualitasnya, jadi rumah tidak layak huni ditingkatkan masing-masing rumah mendapatkan sekitar Rp17,5 juta sampai Rp25 juta sesuai dengan tingkat ketidaklayakannya," jelasnya.

Selanjutnya, program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di 4.771 desa dengan anggaran Rp1,12 triliun dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) di 1.028 lokasi dengan anggaran Rp391 miliar. Kemudian, penataan Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di 364 kelurahan dengan anggaran Rp382 miliar.

"Untuk program Kotaku, daerah perkotaan juga ada swakelola untuk meremajakan daerah perkotaan jadi daerah kumuh kita remajakan atau perbaiki drainase, air bersih," katanya.

Selanjutnya, PUPR juga menganggarkan Rp540 miliar untuk program pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah (PISEW) di 900 kecamatan. Kemudian, program pemeliharaan rutin jalan 47.017 kilometer dengan anggaran senilai Rp518 miliar dan pemeliharaan rutin jembatan 496 kilometer senilai Rp110 miliar.

"Pemeliharaan jalan, seperti marka jalan, pembersihan rumput jalan di sepanjang jalan median, itu swakelola bisa dikerjakan secara padat karya," katanya.

Selain itu, Basuki mengatakan, terdapat program pembuatan akuifer buatan simpanan air hujan (ABSAH) di 94 lokasi dengan anggaran Rp38 miliar dan Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) di 106 lokasi senilai Rp63 miliar.

Basuki menjelasksn, PUPR juga menganggarkan Rp100 miliar untuk membeli karet rakyat yang turun harganya. Karet tersebut dibeli di kawasan penghasil karet, seperti Pontianak, Lampung, Jambi, dan Riau.

Selain itu, PUPR juga bekerja sama dengan Kemenlu untuk mengidentifikasi para pekerja migran Indonesia dari Malaysia. Mereka akan diberikan program padat karya sehingga masih bisa bekerja.