Bagikan:

JAKARTA - Penyediaan bahan kebutuhan pokok di tanah air menjadi tantangan yang perlu diperhatikan di tengah pandemi virus corona atau COVID-19 saat ini. Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) menyatakan, meski pemerintah memastikan bahwa stok pangan terjamin hingga Agustus, namun hal ini dapat terganjal dengan berbagai tantangan selama pandemi berlangsung.

Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad mengatakan, tingkat kemiskinan di tengah wabah COVID-19 ini berpotensi bertambah. Penduduk miskin di Indonesia saat ini ada 4,8 juta penduduk, mereka rentan akses pangan dan belum menjadi target penyaluran bantuan.

Pemerintah Indonesia disarankan untuk menambah alokasi bantuan sosial berupa kebutuhan Sembilan Bahan Pokok (Sembako) bagi mereka. Tauhid mengatakan, dalam skema bansos Sembako, pemerintah menganggarkan Rp43,6 trilun yang bakal disalurkan kepada 20 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Namun, menurut Tauhid, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2019, terdapat sekitar 24,8 juta keluarga yang masuk kelompok hampir miskin dan rentan miskin.

"Ini artinya terdapat 4,8 juta KPM yang rentan jatuh ke kelompok miskin karena belum teralokasi bantuan sosial sembako," katanya, dalam keterangan tertulis yang diterima VOI, dj Jakarta, Kamis, 9 April.

Kerentanan tersebut, kata Tauhid, dipicu oleh sejumlah faktor. Mulai dari potensi naiknya harga pangan hingga berkurangnya pemasukan lantaran pemutusan hubungan kerja (PHK) yang marak terjadi selama pandemi COVID-19.

Tauhid juga menyoroti nilai bantuan sembako sebesar Rp200.000 per bulan. Menurut dia, besaran bantuan tersebut belum memadai. Sebab, pengeluaran untuk pangan bagi kelompok tersebut mencapai Rp300.000 sampai Rp400.000 per bulannya.

Terkait dengan kebijakan bantuan sembako ini, kata Tauhid, juga tergantung dengan kebijakan pemerintah daerah dan ketersediaan anggarannya. Misalnya, DKI Jakarta yang memberi tambahan bantuan, sedangkan daerah lain belum tentu bisa, karena kondisi kemampuan anggarannya bisa saja berbeda. Karena itu, sudah seharusnya pemerintah mempertimbangkan perluasan sasaran bantuan sembako bagi kelompok rentan tersebut.

Tauhid mengatakan, nominal bantuan sembako seharusnya ditambah setidaknya dikisaran 25 sampai 30 persen. Karena itu, pihaknya mendorong penggunaan dana desa untuk bantuan pangan di perdesaan, setidaknya alokasinya sebesar 20 hingga 25 persen selama pandemi COVID-19.

Di sisi lain, Tauhid mengatakan, akses bagi KPM pun diharapkan dapat ditingkatkan menyusul jumlah e-warong yang belum ideal dengan jumlah KPM yang ditambah.

"Sekarang jumlah e-warong sekitar 98.311 unit. Dengan target 20 juta KPM, setidaknya perlu ada 128.983 e-warong. Pemerataan diperlukan terutama pada daerah yang sulit diakses," katanya.

Peran Penting Petani

Ekonom Senior Indef, Bustanul Arifin menjelaskan di tengah COVID-19 ini, petani tentu sangat berperan penting. Menurut dia, seluruh ketersediaan bahan-bahan pangan tidak akan cukup, jika tak ada petani.

Bustanul juga menjelaskan, saat ini Nilai Tukar Petani (NTP) di semua sektor pada bulan Maret 2020 menurun hingga 1,22 persen dibandingkan bulan Febuari 2020. Penurunan tersebut juga disebabkan karena adanya biaya input usaha tani padi, jagung, kedelai dan sebagainya yang memang mahal.

Menurut Bustanul, agar persediaan pangan juga tercukupi dan guna menyejahterakan para petani di Indonesia dalam suasana pandemi COVID-19, pemerintah perlu memperhatikan cadangan beras yang disediakan.

"Pemanfaatan dana desa untuk padat karya di perdesaan, tetap dengan protokol keamanan dan keselamatan COVID-19. Penyaluran insentif khusus untuk petani hortikultura dan produk bernilai tambah tinggi atau andalan ekspor tiga kali," tuturnya.

Meski bulan Maret beras masih dalam proses panen, Bustanul berharap, panen jaya bisa terjadi di bulan April 2020. Saat ini cadangan beras yang berada di Bulog sebanyak 1,4 juta ton, kemudian cadangan beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) ada sekitar 2,8 juta ton. Sehingga keseluruhan stok beras ada 4,2 juta ton.

"Bulog tetap perlu membeli gabah petani, melakukan skema pengadan beras dalam negeri, dengan insentif harga. Neraca beras diperkirakan surplus pada April sekitar 0,9 juta ton," jelasnya.