JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini hari ini meninjau penyaluran bantuan sosial di Kantor Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang Jawa Timur (Jatim).
Dalam kunjungan tersebut, Menkeu berkesempatan berdialog dengan pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bansos. Dalam pernyataannya, bendahara negara menyebut bahwa pendekatan yang dibangun oleh Mensos Risma sangat berbeda.
“Saya sendiri melihat beliau meng-empower atau memberikan pemberdayaan sehingga masyarakat itu bisa makin mandiri secara ekonomi,” ujarnya dalam keterangan tertulis pada Jumat, 20 Januari.
Menkeu menjelaskan, pihaknya akan terus mendukung upaya Kementerian Sosial untuk mewujudkan kemandirian masyarakat prasejahtera melalui anggaran perlindungan sosial. Kata dia, berbagai program yang memberikan hasil nyata diharapkan dapat terus dijaga dan diteruskan.
“Kami akan mendukung langkah-langkah untuk bisa mengatasi kemiskinan, solusi bagi masyarakat disabilitas, dan pemberdayaan yang menjadi satu paket kegiatan positif,” tuturnya.
BACA JUGA:
Adapun dari sisi anggaran, Menkeu menegaskan bahwa jumlah dana yang dianggarkan pada tahun ini mencapai ratusan triliun.
“Pemerintah memberikan alokasi anggaran perlindungan sosial di APBN 2023 sebesar Rp476 triliun dengan tujuan untuk melindungi masyarakat yang paling rentan dan paling miskin,” ungkap dia.
Menkeu berharap, anggaran ini betul-betul dipakai untuk membantu langsung target yang membutuhkan dan memberdayakan berbagai program Kementerian Sosial, sehingga masyarakat mendapatkan manfaat yang maksimal.
“Saya senang. Semoga seluruh anggaran dari perlindungan sosial yang sudah dialokasikan di APBN, benar-benar bisa dirasakan manfaatnya kepada mereka yang membutuhkan dan tidak dikorupsi,” tutup dia.