Dukung Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Daerah, Kementerian PUPR Optimalkan Pembangunan Infrastruktur

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya memperkuat pertumbuhan ekonomi dan mendukung investasi di daerah melalui percepatan pembangunan infrastruktur.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, infrastruktur memiliki peran dalam pengendalian inflasi, seperti menjamin pasokan pangan dan bahan pokok melalui pembangunan bendungan, jaringan irigasi, dan rehabilitasi jaringan irigasi.

"Saat ini, dari 61 bendungan, telah diresmikan oleh Presiden Jokowi sebanyak 38 bendungan di Indonesia, dengan luas lahan pertanian irigasi baru pada 2022 sekitar 255.015 hektare, sedangkan untuk rehabilitasi jaringan irigasinya sudah 3,84 juta hektare," kata Basuki dalam siaran persnya, dikutip pada Rabu, 18 Januari.

"Tugas pemerintah daerah adalah untuk jaringan tersiernya, supaya produksi beras dapat lebih baik lagi," tambahnya.

Menteri Basuki juga mengatakan, pembangunan infrastruktur berperan untuk menjamin kelancaran distribusi pangan dan bahan pokok melalui pembangunan jalan tol dan pembangunan jalan non tol, serta pengendalian banjir untuk kelancaran transportasi melalui pembangunan bendungan, pengendali banjir dan pengaman pantai, serta pembangunan jalan-jalan produksi.

"Distribusi juga mempengaruhi inflasi dan investasi. Hingga 2022, sudah dibangun jalan tol baru sepanjang 1.850 km, dan Insyaallah pada 2024 nanti ditargetkan jalan tol tersambung sepanjang 2.697 km, sehingga total panjang jalan tol mencapai 3.490 km hingga 2024," jelasnya.

Kemudian, pembangunan jalan non tol yang dilaksanakan antara 2015 hingga 2021 sepanjang 4.819 km. Pada 2022, telah diselesaikan sepanjang 846 km, sehingga total panjang jalan nasional sejak 2015 sampai 2022 sepanjang 5.665 km.

Pembangunan jalan-jalan produksi dilakukan untuk memudahkan petani dalam mengangkut komoditas melalui program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) dengan pendekatan partisipasi masyarakat.

"Program PISEW dilaksanakan untuk investasi ekonomi wilayah melalui pembangunan prasarana di kawasan-kawasan pedesaan. Selain itu, untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem sekaligus memerangi stunting, berbagai program dilaksanakan dalam rangka penyediaan dan peningkatan infrastruktur dengan pendekatan partisipasi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, mulai dari upgrading rumah melalui BSPS, penyediaan air bersih, dan sanitasi," terang Basuki.

"Setelah diperbaiki prasarananya, kementerian sosial akan datang dengan pemberdayaannya, karena dengan program yang terkonsolidasilah, kami dapat memerangi stunting dan kemiskinan ekstrem," lanjutnya.

Selanjutnya, terkait pembangunan prasarana pengendali banjir untuk kelancaran logistik, Kementerian PUPR telah menyelesaikan pembangunan 38 bendungan dan 23 bendungan on going, serta membangun tanggul sungai/pintu air/pompa dan pengaman pantai antara 2015-2022 sepanjang 1.983 km.

Ke depannya, Kementerian PUPR masih akan tetap memprioritaskan pemanfaatan pembangunan infrastruktur yang sudah dibangun, yaitu melalui Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi dan Rehabilitasi (OPOR).

"Kami akan meneruskan pembangunan infrastruktur yang sudah kami bangun dan akan fokus mengkolaborasikan, serta memanfaatkan apa yang sudah kami bangun selama ini," imbuh Basuki.

Sekadar informasi, pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menekankan pentingnya melakukan extra effort dalam pengendalian inflasi, seperti perluasan kerja sama antar daerah, mobilisasi dan fasilitasi distribusi pangan, serta peningkatan produksi pangan.

"Investasi yang ada di negara (Indonesia) pada 2022 sudah 53 persen berada di luar Jawa. Pemerataan terjadi karena telah dibangun infrastruktur yang banyak di luar Jawa. Dari target Rp1.200 triliun, investasi yang tercapai, yaitu Rp1.207 triliun di 2022, sehingga investasi menjadi kunci pertumbuhan ekonomi," ujar Joko Widodo dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (FORKOPIMDA) di Sentul, Bogor, pada Selasa, 17 Januari.