Bagikan:

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan bahwa periode 2023 pemerintah tetap optimistis terhadap jalannya perekonomian dengan tetap mengedepankan kewaspadaan.

Menurut dia, kondisi akan semakin membaik melalui APBN yang menjadi instrumen penjaga masyarakat dan perekonomian, namun selalu siaga dalam menghadapi dinamika ke depan karena risiko ketidakpastian yang masih tinggi.

“Jadi kita tetap harus waspada dan harus melihat banyak opportunity. Jadi kita tidak boleh business as usual dalam hal ini, baik dari sisi perdagangan, investasi dan dari kebijakan-kebijakan kita di dalam menjaga fondasi ekonomi,” ujarnya dalam keterangan pers pada Senin, 9 Januari.

Menkeu menjelaskan, inflasi masih menjadi salah satu fokus pemerintah, terutama mengenai volatile food (bahan makanan) dan energi.

Selain itu, defisit juga cukup menarik perhatian. Bendahara negara menyebut, defisit 2022 berhasil mencapai angka di bawah 3 persen, atau lebih rendah dari tahun sebelumnya.

“Tahun 2022 defisit kita menurun sangat drastis ke 2,38 persen dan itu merupakan penurunan sangat besar. Hanya dalam kurun waktu satu tahun ternyata berjalan bersama dengan pemulihan ekonomi yang masih kuat,” tuturnya.

Dia melanjutkan, sejumlah reformasi juga telah seperti implementasi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), serta Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) di tengah kondisi yang extraordinary.

“Ini adalah membangun fondasi jangka menengah dari perekonomian Indonesia dan inilah yang menjadi cerita narasi positif dari ekonomi Indonesia. Pandemi dapat dikendalikan, pemulihan ekonomi terjadi dan APBN-nya menjadi lebih sehat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Menkeu menyinggung pula soal pemilu yang diharapkan bisa membawa dampak positif bagi perekonomian Indonesia.

“Oleh karena itu, menghadapi tahun 2023 pemerintah menegaskan tetap optimis dan penuh harapan namun tetap waspada,” tutup dia.