Soal Insentif Kendaraan Listrik, Ketua Banggar Sebut Nilainya Tidak Masuk Akal

JAKARTA - Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah menilai besaran nominal insentif yang akan diberikan kepada kendaraan bermotor tidak masuk akal. Menurutnya besaran insentif yang diberkan perlu rencana yang matang dan pemerintah masih belum seiya sekata dalam menetapkan besar angaran yang akan diberikan.

"Sama sekali tidak masuk akal. Angka Rp8 juta untuk motor, Rp80 juta untuk mobil dan bahkan Rp40 juta untuk kendaraan hibrid pun kami belum mendapatkan penjelasan sejauh mana kebijakan itu akan ditempuh," ujarnya dalam Energy Corner, Senin 19 Desember.

Said mengatakan, kebijakan yang dilakukan pemerintah seharusnya tidak tumpang tindih melainkan sejalan.

Berkaca pada postur energi nasional, lanjutnya, ekonomi konvensional memang membebani negara karena menimbulkan kerusakan lingkungan dan menimbulkan efek gas rumah kaca.

"Kita butuh akselerasi transisi kebijakan yang akan ditempuh tapi pemerintah belum seiya sekata terkait besaran subsidi, kepada siapa subsidi itu diberikan? Investor atau rakyat? Lalu bagaimana keseimbangan pemberian subsidi bagi yang mampu dan tidak mampu?" cecarnya.

Sementara itu menurutnya saat ini infrastruktur untuk kenaraan listrik belum disiapkan oleh pemerintah.

"Sampai saat ini roadmapnya juga belum terlihat sama sekali," imbuh Said.

Selain itu, ia juga menilai kebijakan di sektor energi dan transportasi yang ada masih tidak saling menopang.

Sebelumnya diberitakan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pemerintah akan memberikan insentif sebesar Rp80 juta untuk pembelian mobil listrik dan Rp40 juta untuk pembelian mobil listrik berbasis hybrid. Sedangkan insentif untuk pembelian motor listrik ditetapkan sebesar Rp8 juta, dan insentif untuk motor konversi menjadi motor listrik sebesar Rp5 juta.