Bagikan:

JAKARTA - UMP alias upah minimum provinsi kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani adalah jaring pengaman sosial yang harus dipatuhi oleh pemberi kerja atau pengusaha. Jadi pengusah tidak bisa melanggar atau memberikan upah dibawah standar UMP, kalau hal itu  dilanggar pemberi kerja bisa kena pidana. Namun dalam polemic soal UMP saat ini setelah dikeluarkannya Permenaker No 18/2022 menurut dia harus diuji materi ke Mahkamah Konstitusi karena bertentangan dengan produk hukum dan perundang-undangan lain termasuk PP No 36 tahun 2021.

Tag: hariyadi sukamdani ketum apindo hariyadi sukamdani apindo ump ump 2023

Tag Terpopuler

#prabowo subianto #golkar #pilkada jakarta #judi online #gunung lewotobi laki laki

Populer

Program KJP dan Sekolah Gratis Harusnya Jalan Beriringan, Bukan Malah Saling Menghilangkan
| BERNAS

Program KJP dan Sekolah Gratis Harusnya Jalan Beriringan, Bukan Malah Saling Menghilangkan

21 November 2024, 20:00
Rusia Siap Mempertimbangkan Inisiatif Perdamaian Konflik Ukraina yang Realistis
| BERITA

Rusia Siap Mempertimbangkan Inisiatif Perdamaian Konflik Ukraina yang Realistis

21 November 2024, 19:00
Jubir Kemenperin Ungkap Hasil Rapim Investasi Apple 100 Juta Dolar AS, Ini Isinya
| EKONOMI

Jubir Kemenperin Ungkap Hasil Rapim Investasi Apple 100 Juta Dolar AS, Ini Isinya

21 November 2024, 20:50
Bitcoin Tembus ATH Baru Lagi di Harga 97.000 Dolar AS per Koin
| TEKNOLOGI

Bitcoin Tembus ATH Baru Lagi di Harga 97.000 Dolar AS per Koin

21 November 2024, 22:05
Daftar Lengkap Pebalap MotoGP Musim 2025
| OLAHRAGA

Daftar Lengkap Pebalap MotoGP Musim 2025

21 November 2024, 20:18