Penuhi Anggaran Program FLPP Rp30 Triliun, SMF Bantu Biayai 25 Persen untuk Ringankan Beban Keuangan Negara

JAKARTA – Special mission vehicle Kementerian Keuangan yang bergerak dalam program perumahan pemerintah, PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), menyatakan bahwa per September 2022 Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah mencapai 77 persen dari total target 200.000 unit.

Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo mengatakan Pemerintah telah menyediakan dana sebesar Rp30 triliun untuk menyediakan akses ke perumahan yang layak bagi seluruh rakyat melalui program FLPP.

Ananta menjelaskan, anggaran puluhan triliun itu bersumber dari APBN 2022 yang disalurkan melalui penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp21,1 triliun.

“Dana itu lalu diberikan kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sebesar Rp19,1 triliun dan kepada SMF sebesar Rp2 triliun. Sementara sisanya diperoleh dari penerbitan surat utang yang dilakukan oleh kami,” ujarnya dalam pernyataan tertulis pada Jumat, 4 November.

Menurut Ananta, pihaknya berperan penting sebagai fiscal tools Kementerian Keuangan dalam meringankan beban keuangan negara dengan membiayai porsi 25 persen pendanaan KPR FLPP.

Sehingga, sambung dia, pemerintah hanya menyediakan porsi 75 persen dibanding dengan cara awal yang bisa mencapai 90 persen.

“Dalam menjalankan program ini perseroan bersinergi dengan BP Tapera dalam menyediakan dana KPR FLPP yang kemudian disalurkan kepada masyarakat melalui bank-bank penyalur,” tuturnya.

Sebagai informasi, sejak 2010 hingga September 2022, program FLPP telah berhasil mendukung pemilikan rumah sebanyak 1,1 juta unit di seluruh Indonesia dengan nilai tidak kurang dari Rp104,8 triliun.

Adapun, kebutuhan KPR FLPP tahun ini yang mencapai 200.000 unit tercatat melesat 126,9 persen dari realisasi tahun lalu yang sebanyak 157.500 unit.

“Hal ini menjadi salah satu tren positif industri perumahan di tengah ketidakpastian ekonomi yang tengah berlangsung,” imbuhnya.

Bos SMF itu menyampaikan pula jika pemerintah terus berkomitmen untuk terhadap upaya pemilikan rumah yang terjangkau, utamanya kelompok masyarakat tidak mampu (MBR) melalui program subsidi.

“SMF akan terus berperan memaksimalkan amanah APBN untuk bisa menyediakan hunian yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia melalui program KPR FLPP,” tutup dia.