Wamenkeu Suahasil Tengoki Pemilik Rumah Subsidi di Riau: Mereka Senang Punya Rumah dan Bisa Usaha Kecil-kecilan

JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara melakukan kunjungan kerja di Provinsi Riau dengan menyambangi salah satu perumahan subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar.

Dalam kesempatan tersebut Wamenkeu berkesempatan untuk berdialog dengan para pemilik rumah yang menjadi nasabah KPR dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

“Selain dijadikan sebagai tempat tinggal, banyak dari rumah warga yang juga berfungsi sebagai tempat usaha kecil. Ini bagus karena menghidupkan ceruk ekonomi warga masyarakat di daerah tersebut,” ujarnya dalam keterangan pers pada Selasa, 2 November.

Menurut dia, banyak debitur yang merasa terbantu dengan program rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Mereka merasa sangat terbantu dalam mendapatkan rumah impian yang sekaligus berfungsi sebagai tempat usaha,” tuturnya.

Sebagai informasi, Kementerian Keuangan menunjuk BUMN PT Sarana Multigriya Finansial sebagai entitas yang menyalurkan dana pendamping untuk KPR FLPP.

Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo mengungkapkan bahwa dana yang dialirkan perseroan merupakan amanah yang harus dijalankan untuk rakyat.

“KPR subsidi merupakan wujud kehadiran negara untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya MBR,” ucap dia.

Ananta menambahkan, pihaknya berharap langkah ini akan memberikan efek berganda bagi sektor perumahan, sehingga dapat ikut menggerakan 170 industri turunan lain.

“Sektor perumahan mempunyai peran penting untuk bisa menyerap tenaga kerja, memperbaiki kualitas hidup masyarakat, serta mendorong percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),” tegasnya.

SMF sendiri sejak Agustus 2018 hingga saat ini telah berhasil merealisasikan penyaluran dana KPR FLPP mencapai Rp8,27 triliun untuk 239.082 unit rumah yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia.

Dalam skema FLPP, SMF berandil untuk mengurangi beban fiskal pemerintah dengan membiayai porsi 25 persen pendanaan KPR FLPP. Sehingga, pemerintah hanya menyediakan 75 persen dari total pendanaan FLPP dari semula yang sebesar 90 persen.

Untuk menjalankan program ini SMF bersinergi dengan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU PPDPP) dalam mengalirkan dana pendampingan porsi perbankan untuk pembiayaan KPR FLPP yang ditujukan kepada bank penyalur.