Garuda Bakal Rights Issue, Chairul Tanjung Bakal Ambil Jatah?

JAKARTA - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sedang berkomunikasi dengan PT Trans Airways terkait dengan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau rights issue di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Tujuannya untuk memperoleh komitmen perusahaan milik Chairul Tanjung tersebut terhadap aksi korporasi yang dimaksudkan.

Sekadar informasi, Trans Airways merupakan salah satu pemegang saham emiten berkode GIAA, selain pemerintah dan publik.

Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra enggan merinci komitmen Trans Airways terhadap rights issue yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini, meksipun komunikasi sudah dilakukan.

Kata Irfan, manajemen Garuda bukan dalam kapasitas untuk menjawab hal tersebut.

"Mengenai komitmen Trans Airway kami tidak dalam kapasitas untuk bisa menjawab, pemegang saham saat ini mana yang akan meng-exercise rights-nya pada waktu rights issue. Kami tentu saja berkomunikasi terus dengan seluruh pemegang saham, baik mayoritas maupun minoritas tentang simulasi-simulasi yang memungkinkan," ungkap Irfan dalam konferensi pers virtual, Kamis, 20 Oktober.

Lebih lanjut, Irfan mengatakan, koordinasi antara pemegang saham dan manajemen juga dilakukan untuk menjaga kemungkinan lain yang terjadi dalam proses penerbitan saham baru tersebut.

"Kami tentu saja menjawab pertanyaan-pertanyaan, khususnya dari minoritas (pemegang saham) apa yang akan terjadi dengan Bursa di kemudian hari, jadi kami tidak bisa confirm itu saat ini," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Garuda Indonesia telah memperoleh persetujuan rights issue.

Penerbangan pelat merah itu akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 68.072.851.377 saham (PMHMETD). Aksi korporasi ini diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

Selain itu, Garuda Indonesia akan melakukan konversi utang kepada kreditur usai adanya putusan homologasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Aksi ini sekaligus menjadi pintu masuk untuk penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp7,5 triliun, di mana pemerintah akan melaksanakan haknya selaku pemegang saham mayoritas atau sebesar 60,54 persen.

Selain pemerintah, perseroan memperkirakan bakal mengantongi dana segar Rp12,4 triliun dari pemegang saham lain, yakni PT Trans Airways dan publik.

Porsi kepemilikan masing-masing saat ini tercatat sebesar 28,27 persen dan 11,19 persen.

Sekadar informasi, PT Trans Airways dan pemegang saham publik hanya mungkin berpartisipasi dalam rencana rights issue. Hal ini dikarenakan penerbitan saham baru dari aksi tersebut akan dialokasikan seluruhnya untuk konversi utang perseroan kepada kreditur menjadi saham.