Tak Beri Ruang untuk Praktik Korupsi, Erick Thohir Bakal Laporkan Langsung Petinggi BUMN yang 'Bermain'

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan dirinya tidak memberi ruang untuk praktik korupsi.

Karena itu, kata Erick, dirinya akan membawa petinggi BUMN langsung ke penegak hukum bila kedapatan melakukan tindakan pidana korupsi.

"Dan kita memprioritaskan bisnis proses yang transparan. Kalau ada yang korup jangan orang yang nangkap, biar saya saja yang nangkap. Saya bawa langsung kemarin Garuda ke kejaksaan, Jiwasraya kejaksaan, Asabri ke kejaksaan," katanya dikutip dari Instagram resminya @erickthohir, Jumat, 7 Oktober.

Erick menjelaskan, langkah ini dilakukan guna membangun kultur di perusahaan pelat merah.

Sebab, kata Erick, transformasi di tubuh BUMN tidak akan tercipta tanpa transformasi kultur yakni Akhlak.

Akhlak sendiri memiliki singkatan Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

"Kita bawa jangan orang yang ngaduh, kita yang bawa sebagai Menteri. Supaya apa? Tercipta kultur, makanya saya bilang transformasi BUMN tidak mungkin terjadi tanpa transformasi kultur yaitu Akhlak, yang kita dorong sejak awal, dan bisnis proses, nah ini yang kita jaga," tuturnya.

Menurut Erick, praktik korupsi sudah menjadi budaya bagi manusia. Bahkan, sejak lahir tindakan tersebut pun sudah dilakukan.

Karena itu, kata Erick, tindakan korupsi tidak bisa dihilangkan, namun harus diminimalisir.

Di internal perusahaan negara, Erick mengaku memiliki tiga cara untuk mengurangi praktik yakni transparan, bisnis proses yang baik, dan digitalisasi.

"Yang namanya korupsi itu dari manusia lahir sudah korupsi memang, tinggal bagaimana kita menurunkan potensi korupsi itu dengan cara-cara transparan, bisnis proses yang baik, dan digitalisasi," ungkap Erick.

Lebih lanjut, Erick pun memastikan Kementerian BUMN terus mendorong adanya transparansi bisnis proses perseroan negara. Salah satunya melalui konsolidasi laporan keuangan tahunan perusahaan.

"Kita sudah melakukan ini semua, tapi masih korup, nah bagaimana caranya? Ya bisnis proses. Kita sudah mendorong yang namanya transparansi bisnis proses," katanya.

Erick meyakini bahwa transparansi bisnis proses melalui konsolidasi laporan keuangan tahunan akan membuat BUMN bisa menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik.