Isu Penarikan Gas Melon 3 Kg Bikin Resah Masyarakat, Anggota Komisi VII Minta Pemerintah Lakukan Sosialisasi Penggunaan Kompor Listrik

JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto, minta pemerintah untuk tidak banyak melontarkan wacana yang membuat masyarakat bertanya-tanya dan bingung di tengah melonjaknya harga pangan dan energi yang mendera. Salah satunya terkait dengan penarikan gas melon atau elpiji 3 kg bersubsidi untuk digantikan dengan kompor listrik.

Menurut Mulyanto, isu ini dapat membuat masyarakat makin resah setelah menanggung beban berat akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Karena itu, dalam kondisi seperti ini pemerintah harusnya bisa menenangkan masyarakat.

"Berkembangnya isu seperti ini tentu membuat masyarakat resah. Karena tidak semua masyarakat siap beralih menggunakan kompor gas ke kompor listrik. Masyarakat masih berpikir penggunaan kompor listrik lebih mahal daripada kompor gas," kata Mulyanto kepada media, Kamis, 22 September.

Melihat keresahan masyarakat, Mulyanto menyarankan pemerintah untuk melakukan sosialisasi program penggunaan kompor listrik ini lebih baik lagi. Tujuannya agar masyarakat terdorong secara sukarela menggunakan kompor listrik

Mulyanto merasa sosialisasi pemerintah terkait program ini masih kurang. Akibatnya banyak isu tidak benar yang beredar di masyarakat. Padahal, kata Mulyanto, selama ini di Komisi VII DPR RI, pembahasan soal kompor listrik bersama mitra terkait baru sebatas rencana uji coba.

Lebih lanjut, kata Mulyanto, sesuai tujuannya uji coba kompor listrik ini bersifat sukarela bagi masyarakat yang berminat untuk berpartisipasi. Artinya, tidak ada paksaan dan tidak ada penghentian subsidi gas melon elpiji 3 kg.

"Jadi tidak ada rencana penarikan gas melon LPG 3 kilogram dari masyarakat oleh PLN," tuturnya.

Kata Mulyanto, isu kompor induksi atau listrik ini berawal dari kondisi PLN yang kelebihan setrum. Namun kelebihan ini tetap harus dibayar PLN, baik dipakai atau tidak oleh mereka. Kondisi ini tentu menekan kinerja keuangan PLN.

Berangkat dari kondisi tersebut, kata Mulyanto, PLN rencananya akan membagikan 300 ribu kompor induksi ke masyarakat dalam rangka menyerap surplus listrik yang diderita perusahaan pelat merah tersebut.

Kata Mulyanto, PLN pun menjamin bahwa penggunaan kompor induksi tersebut akan lebih murah atau paling tidak sama dibandingkan dengan biaya penggunaan energi sebelumnya.

Untuk diketahui, kompor induksi ini rencananya terdiri dari dua tungku. Masing-masing tungku membutuhkan daya 800 Watt. Jadi untuk satu kompor induksi memerlukan daya sebesar 1.600 Watt. Karenanya daya listrik pelanggan sasaran program ini akan dinaikkan dari 450 VA atau 900 VA menjadi 2.200 VA.

Sebagaimana presentasi Dirut PLN di hadapan Komisi VII DPR RI, disampaikan bahwa tarif listrik untuk kompor induksi ini tetap disubsidi. Penambahan daya dari 450 VA atau 990 VA ke 2200 VA, termasuk kompor induksinya diberikan secara gratis.