Bagikan:

JAKARTA – Pemerintah melalui Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan strategi mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan diharapkan dapat terwujud melalui komitmen mencapai net-zero emissions pada 2060.

Menurut dia, energi alternatif atau renewable energy memiliki biaya yang cukup kompetitif dan sejalan dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi lebih kuat.

“Lewat hal tersebut, ekonomi hijau dapat diharapkan menjadi mainstream dari kebijakan pemerintah,” ujarnya dalam keterangan resmi dikutip Kamis, 22 September.

Airlangga menambahkan, pembiayaan hijau juga berperan penting dalam mendukung transformasi ekonomi di Indonesia.

Dia menjelaskan, pemerintah bakal terus mengeluarkan instrumen pembiayaan modern tersebut, serti green sukuk.

“Instrumen alternatif seperti blended finance juga disiapkan, terutama skema pembiayaan dengan menampung dana dari filantropi atau swasta serta dari berbagai lembaga pengelola dana multinasional ataupun perencanaan seperti ADB atau World Bank.  Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup juga telah didirikan untuk membantu pembiayaan pada program ekonomi hijau,” tuturnya.

Lebih lanjut, Airlangga menyampaikan, pula jika beberapa program energi baru terbarukan (EBT) dibantu dari pembiayaan lembaga-lembaga yang berbentuk Development Finance Institution (DFI) dan Export Credit Agency (ECA).

Sebagai informasi, diperkirakan Indonesia membutuhkan investasi Rp77.000 triliun rupiah untuk mencapai berbagai target mencapai net-zero emissions di 2060.

Untuk itu, koordinasi dan integrasi menjadi penting dalam melakukan transformasi ekonomi hijau mengingat hal tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab seluruh stakeholder.

“Negara-negara lain tengah berlomba untuk mempercepat transisi menuju ekonomi hijau, termasuk Indonesia. Ke depan, pangsa bahan bakar fosil akan berkurang dan energi bersih akan meningkat. Tentunya ini akan kita dorong untuk memperbaiki bauran energi,” tutup Menko Airlangga.