Tolak Kenaikan Harga BBM, Serikat Buruh Gelar Demo di Balaikota Jakarta: Aksi Serupa Bakal Berlangsung Sebulan Penuh

JAKARTA - Buruh yang tergabung dalam Konferensi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar aksi demonstrasi di depan Balaikota Jakarta hari ini (Senin, 12 September). Ada tiga tuntutan yang disuarakan, salah satunya menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Ketua Perda KSPI DKI Jakarta, Winarso mengatakan aksi di Balaikota akan dimulai sejak pukul 10.00 WIB dengan mengusung tiga tuntutan. Tuntutan pertama, menolak kenaikan harga BBM. Hal ini karena kenaikan harga BBM tersebut akan menurunkan daya beli yang saat ini sudah turun sebesar 30 persen.

Dengan BBM naik, kata Winarso, maka daya beli akan turun lagi menjadi 50 persen. Penyebab turunnya daya beli adalah peningkatan angka inflasi menjadi 6.5 persen hingga 8 persen.

"Sehingga harga kebutuhan pokok akan meroket," ujar Winarso dalam keterangan resmi, Senin, 12 September.

Kedua, menuntut kenaikan upah. Kata Winarso, upah buruh tidak naik dalam 3 tahun terakhir, bahkan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sudah mengumumkan jika Pemerintah dalam menghitung kenaikan UMK 2023 kembali menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021.

"Dengan kata lain, diduga tahun depan upah buruh tidak akan naik lagi, dan kami menuntut kenaikan Upah Minimum tahun 2023 sebesar 10-13 persen," tuturnya.

Terakhir, kata Winarso, buruh DKI JAKARTA tetap menuntut menolak Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Cipta Kerja.

"Karena itu, KSPI dan Partai Buruh DKI Jakarta meminta kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendukung tiga tuntutan kami tersebut," jelasnya.

Gelar Aksi Satu Bulan Penuh

Terpisah, Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan aksi selama sebulan penuh pada September ini. Adapun tuntutan yang disuarakan adalah tolak kenaikan harga BBM, tolak omnibus law UU Cipta Kerja, dan naikkan upah minimum 10-13 persen.

Iqbal menyampaikan rincian rencana aksi di bulan September ini. Tanggal 8 September, aksi sudah dilakukan di Sumatera Selatan oleh Partai Buruh dan elemen serikat buruh. Lalu, pada 12 September, aksi akan dilakukan di Balaikota Jakarta.

Secara bersamaan, elemen buruh KSPSI AGN direncanakan akan melakukan aksi ribuan buruh di depan DPR RI. "13 September, aksi akan dilakukan di Kantor Gubernur Banten. Diikuti gabungan buruh, petani, nelayan, dan miskin kota," kata Iqbal.

Sedangkan pada 14 September, akan dilakukan aksi masing-masing kabupaten/kota se-Jawa. Selanjutnya, di 15 September, khusus Jawa Barat. Sebanyak, 27 kab/Kota akan melakukan aksi. Seperti di Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Bandung, dan sebagainya.

Pada 19 September, aksi dilakukan se-Kepulauan Riau dan Riau daratan. Lalu, di 20 September, aksi digelar se-Jatim dan Sumatera. Provinsi Sumatera di luar Riau dan Kepri. Sedangkan, pada 22 September aksi dilakukan se-wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia Timur.

Lalu, di 26 September, buruh se-Jawa Barat akan melakukan aksi di Gedung Sate, Bandung. Menurut Iqbal, totalnya bisa mencapai 30 ribu buruh.

"Itu jadwal aksi bulan September. Kalau tidak didengar, bulan Oktober aksi akan perkuas lagi," tegas Iqbal.

Puncaknya, kata Iqbal, akhir November serikat buruh mempersiapkan pemogokan Nasional dengan cara stop produksi keluar dari pabrik. "Mogok nasional akan diikuti 5 juta buruh di 15 ribu pabrik. Melibatkan 34 provinsi dan 440 kab/kota," ucapnya.