Menaker Ida Fauziyah: Bantuan Subsidi Upah Tidak Boleh Dipotong Rp1 Pun
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. (Foto: Dok. ANTARA)

Bagikan:

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan bantuan subsidi upah (BSU) yang diterima pekerja atau buruh tidak boleh kurang satu rupiah pun.

Besaran uang yang diterima pekerja atau buruh harus sesuai dengan yang diberikan pemerintah.

Bantuan subsidi upah ini dicairkan dan diberikan kepada para pekerja untuk satu kali atau sekaligus sebesar Rp600.000. Artinya, subsidi upah ini tidak akan disalurkan secara bertahap.

Lebih lanjut, Ida mengatakan, jika harus ada biaya yang dikeluarkan untuk PT Pos Indonesia, biaya tersebut sudah ditanggung oleh pemerintah.

Masyarakat yang mendapatkan bantuan ini tidak perlu mengeluarkan biaya.

Sekadar informasi, pemerintah memang melibatkan PT Pos Indonesia pada penyalur BSU kali ini. PT Pos Indonesia dilibatkan untuk percepatan pencairan dana tersebut.

"Dan jika harus keluar biaya untuk PT Pos itu pun biayanya ditanggung oleh pemerintah, tidak dibebankan kepada penerima program. Jadi penerima program menerima Rp600.000, tidak boleh kurang Rp1 pun," katanya dalam diskusi virtual, Selasa, 6 September.

Ida juga meyakini bahwa bantuan subsidi upah ini tidak akan bocor.

Hal ini karena setelah mendapatkan data penerima yang valid, Kementerian Ketenagakerjaan akan langsung menyalurkan uang ke himpunan bank milik negara (Himbara).

"Kami yakini tidak ada kebocoran. Karena uang itu langsung ditransfer ke rekeningnya para penerima. Jadi tidak mampir kemana-mana, ke Kementerian Ketenagakerjaan enggak mampir, jadi uang itu setelah kami salurkan ke bank penyalur yakni Bank Himbara, dari Bank Himbara itu langsung ke rekeningnya pekerja, rekeningnya penerima program," ucapnya.

"Jadi saya meyakini bahwa tidak akan bocor karena tidak melalui siapa-siapa kecuali langsung ke rekening pekerja," sambungnya.

Dalam kesempatan ini, Ida juga mengatakan bahwa penyaluran BSU 2022 ditargetkan rampung sebelum akhir tahun ini.

Saat ini, lanjut Ida, pihaknya masih melakukan pengecekan dan screening data-data calon penerima bantuan.

"Diharapkan akan selesai secepatnya. Sehingga pekerja atau buruh dapat mencairkan dan tentu saja diharapkan bisa selesai sebelum akhir tahun anggaran 2022 ini," ucapnya.