Harga BBM Tak Naik, Sri Mulyani Sampaikan Opsi Ambil Anggaran Subsidi 2023 Rp195 Triliun

JAKARTA – Pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sampai dengan saat ini memutuskan tidak mengubah harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Langkah itu dijelaskan Menkeu dalam konferensi pers hari ini.

“Dengan konsumsi yang meningkat, yaitu pertalite dari kuota 23 juta kilo liter menjadi 29 juta kilo liter dan solar dari 15,1 juta kilo liter menjadi 17,4 juta kilo liter, maka kita masih akan perlu lagi menambah anggaran subsidi/kompensasi sebesar Rp195,6 triliun. Artinya, anggaran subsidi kita yang Rp502 triliun akan menjadi Rp698 triliun,” ujarnya pada Jumat, 26 Agustus.

Menurut Menkeu, nilai tersebut didasarkan pada tren harga minyak dunia yang sebesar 105 dolar per barel menurut hitungan consensus forecast.

“Ini juga dengan pertimbangan pola konsumsi masyarakat,” tuturnya.

Menkeu menambahkan, jika jumlah penambahan anggaran Rp195,6 triliun bisa saja dialokasikan untuk tagihan 2023.

“Kalau kita tidak sediakan di tahun ini, maka akan ditagih di APBN 2023. Nilai Rp195,6 triliun ini lebih dari separuh anggaran subsidi/kompensasi tahun depan yang sebesar Rp336,3 triliun. Jadi kalau ada tagihan (subsidi) di 2023 itu sebagian sudah dipakai di 2022. Nah ini nanti bisa menimbulkan persoalan yang sama lagi” tuturnya.

Sebagai informasi, pada tahun ini pemerintah mendapat windfall dari peningkatan harga komoditas sebesar Rp420 triliun. Nilai itu sebagian besar dimasukan ke sektor subsidi/kompensasi. Lalu disalurkan ke mandatori pendidikan, serta sebagai dana bagi hasil ke daerah.

Andaikan seluruh ‘uang kaget’ Rp420 triliun itu dimasukan ke subsidi/kompensasi, maka nilainya masih belum mencukupi kebutuhan dana yang sebesar Rp698 triliun. Pasalnya, dalam ketetapan awal di Undang-Undang APBN 2022, anggaran subsidi hanya sebesar Rp158 triliun.

“Dengan penerimaan negara yang bertambah Rp420 triliun pun kalau kita pakai semuanya untuk subsidi itu tidak akan mencukupi,” tegas dia.