Harga Telur Tertinggi Sepanjang 5 Tahun Terakhir, Pedagang Pasar Minta Mendag Cari Solusi

JAKARTA - Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) menyayangkan statement Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan atau Zulhas yang mendorong agar tidak meributkan kenaikan harga telur.

Seharusnya, menurut IKAPPI, Mendag justru mencari solusi agar harga telur bisa turun.

Ketua Umum DPP IKAPPI, Abdullah Mansuri mengatakan bahwa persoalan naiknya harga telur ini sudah terjadi sejak beberapa minggu terakhir.

Kata Abdullah, harga telur mulanya Rp27.000 per kilogram (kg), lalu naik menuju Rp29.000, kemudian Rp30.000 bahkan sekarang sampai ke Rp32.000 per kg.

"Menurut kami ini harga tertinggi dalam sejarah 5 tahun terakhir Kementerian Perdagangan bekerja," ujarnya dalam keterangan tertulis dikutip Kamis, 25 Agustus.

Karena itu, Abdullah berharap, agar persoalan di lapangan mulai dari pangan, hingga distribusi dapat diselesaikan oleh Kementerian Perdagangan di bawah kepemimpinan Zulkifli Hasan.

"Seperti persoalan pangan, petelur, persoalan distribusi menjadi persoalan yang fokus harus di selesaikan bukan lari dari persoalan," ucapnya.

IKAPPI pun meminta kepada Kementerian Perdagangan untuk melakukan upaya-upaya lanjutan tidak hanya ber-statement yang justru akan membuat kegaduhan. Abdullah mengusulkan Zulkifli Hasan untuk mengumpulkan peternak-peternak besar atau petelur-petelur besar dalam rangka mencari solusi.

Lebih lanjut, Abdullah mengatakan, dengan mengumpulkan para peternak, maka Kementerian Perdagangan dapat mengetahui langkah apa yang harus dilakukan ke depan untuk mengatasi persoalan kenaikan harga telur.

Apalagi, kata Abdullah, telur adalah komoditas yang cukup besar permintaannya. Karena itu, jika tinggi harganya maka jadi masalah.

Ia pun berharap Kementerian Perdagangan bisa menyelesaikan persoalan telur dalam waktu sesingkat-singkatnya.

"Bukan justru menyampaikan bahwa supply berlebih dan kita tidak boleh ribut. Ribut ini karena ada jeritan dari emak-emak yang terus mengalir kepada kami, sehingga kami mau tidak mau harus mendorong agar pemerintah mencarikan solusi," jelasnya.