Tak Melulu soal COVID-19, Pemerintah Bagi Fokus Anggaran Kesehatan untuk Penanganan Stunting

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diketahui mengalokasikan anggaran yang cukup besar Rp44,8 triliun di APBN 2022 dalam upaya penanganan kasus stunting di Indonesia.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa dana tersebut masuk dalam klaster kesehatan yang disebar pada 17 kementerian/lembaga serta pemerintah daerah.

“Kondisi gagal tumbuh pada anak (stunting) memiliki implikasi kepada generasi penerus, berimplikasi kepada kehidupan, produktivitas, hingga kepada kehidupan ekonomi, produktivitas, dan kemajuan Indonesia,” ujarnya dalam keterangan tertulis dikutip Kamis, 18 Agustus.

Menurut Suahasil, pemerintah menargetkan penurunan prevalensi stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024 dari kondisi saat ini sekitar 24 persen.

“Mari kita sama-sama sinergi dan berkolaborasi menurunkan prevalensi stunting di Indonesia sebagai upaya kita mendorong Indonesia Maju,” tuturnya.

Terpisah, kolaborasi berbagai pihak di daerah terlihat dari kerja sama Pemerintah Kota Bogor dengan Yayasan Saraswati Nuraeni Murdisah di bawah naungan Melli Darsa Center (MDC).

Wakil Wali Kota Bogor Dedie Abdu Rachim mengatakan kontribusi sektor nonpemerintah sangat penting dalam menyukseskan program penting nasional, seperti yang dilakukan MDC lewat pemberian imunisasi gratis bagi anak-anak.

“Mewakili masyarakat Bogor, kami mengapresiasi langkah ini untuk terus mendorong hidup yang lebih sehat, sebab di tahun 2045 Indonesia menargetkan generasi emas dan kita menjaga peluang itu melalui cara-cara seperti ini,” katanya.

Hal senada dikatakan Pendiri Yayasan MDC Melli Nuraeni Darsa.

Dia mengatakan, apa yang dilakukan pihaknya merupakan wujud kontribusi warga negara untuk kemajuan bangsa.

“Saya sebagai perempuan sangat menginginkan mempunyai suatu tempat yang dikhususkan untuk ibu dan anak-anak, karena pilar dari bangsa adalah perempuan. Inilah cita-cita saya,” ucap dia.

Adapun, Yayasan Saraswati Nuraeni Mudirsah merupakan lembaga non-profit yang fokus pada kegiatan sosial kemasyarakatan dengan fokus pada sektor kesehatan, edukasi, dan hukum.