JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian menyampaikan kabar terbaru perihal stok bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi/kompensasi yang kini hampir menembus batas kuota.
Melalui Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, instansi pimpinan Airlangga Hartarto itu memberi keterangan. Menurut Susi, kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 sudah hampir dipastikan tidak akan memberikan tambahan subsidi jilid II menyusul gelontoran pertama yang sudah cukup besar.
Katanya, nilai subsidi kompensasi yang diberikan pemerintah pada tahun ini mencapai lebih dari Rp500 triliun. Angka ini melesat jauh dari jumlah normal yang berada di kisaran Rp100 triliun per tahun.
“Subsidi sudah diputus DPR (penambahan pertama) Rp502 triliun. Atas kenaikan harga saat ini membuat APBN semakin berat,” ujarnya di Jakarta pada Senin, 15 Agustus.
Susi menambahkan, harga kekinian bahan bakar minyak menurut mekanisme pasar sudah mencapai Rp17.000. Padahal, sambung dia, nilai yang masih dinikmati masyarakat saat ini hanya Rp7.000-an.
“Ini kan jauh. Maka sekarang sedang dihitung berapa opsi kenaikan harganya,” tutur dia.
BACA JUGA:
-
| EKONOMI
OJK Mantapkan Komitmen Perluas Akses Pembiayaan dan Permodalan Bagi UMKM
14 Agustus 2022, 21:30 -
| EKONOMI
PNBP Pelabuhan Marunda Naik Terus, Menhub Budi Karya Minta Tak Ada yang Diselewengkan
14 Agustus 2022, 20:43
Meski demikian, Susi enggan merinci jenis BBM apa yang bakal dikenakan pembaharuan harga kedepannya mengingat persoalan bahan bakar minyak cukup sensitif dan berkaitan erat dengan sektor ekonomi lainnya.
“Kalau memang harus naik maka pemerintah pasti berhitung berapa nilai idealnya karena tidak mau memberatkan masyarakat sehingga bisa menjaga daya beli,” tegas dia.
Dalam pemberitaan VOI sebelumnya, sinyal kuat kenaikan harga BBM telah terlontar dari Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatawarta.
Malahan Isa menerangkan jika penerapan harga baru bahan bakar minyak akan dibarengi oleh skema penyaluran bantuan sosial (bansos) sebagai bantalan bagi ekonomi masyarakat. “Ya, itu salah satu kemungkinan penggunaan tambahan anggaran bansos Rp18,6 triliun (ketika dilakukan penyesuaian harga BBM subsidi),” kata Isa kepada VOI akhir pekan lalu.
