Sri Mulyani: Sumber Daya Alam Berkontribusi Penting dalam Penerimaan Negara

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan bahwa kontribusi sektor sumber daya alam (SDA) sangat penting dalam menopang perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian yang berlanjut akibat tekanan global saat ini.

Menurut dia, meningkatnya harga komoditas, utamanya yang berasal dari sektor SDA, memberikan keuntungan tersendiri bagi RI. Pasalnya, ekspor komoditas batu bara serta minyak sawit Indonesia turut mendongkrak pundi-pundi penerimaan negara.

“Seperti kita ketahui, dalam situasi dimana harga komoditas yang melonjak seperti saat ini sumbangan dan kontribusi sumber daya alam terhadap penerimaan negara menjadi sangat penting serta diandalkan,” ujarnya melalui kanal digital pada Rabu, 3 Agustus.

Menkeu menjelaskan, pada sepanjang periode 2021 penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari SDA mencapai Rp149,5 triliun. Angka tersebut melesat 53 persen dibandingkan dengan 2020.

“Sementara pada semester I 2022, PNBP yang berasal dari sumber daya alam mencatat rekor yang luar biasa, yakni Rp114,6 triliun. Ini merupakan kenaikan yang lebih tinggi lagi dari tahun lalu yang sudah tumbuh 53 persen,” tuturnya.

Berdasarkan torehan ini, Menkeu mengungkapkan pemerintah memproyeksi penerimaan negara bukan pajak dari sektor SDA di 2022 akan melebihi realisasi 2021 dan juga melampaui dari target yang ditetapkan APBN tahun ini maupun revisi target yang ditingkatkan.

“Ini menggambarkan dari komoditas memiliki peran strategis, dimana Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat penting,” tegas dia.

Sebagai informasi, berkah windfall (durian runtuh) yang diterima RI dalam dua tahun terakhir dari perdagangan komoditas SDA kemudian dioptimalkan untuk memperbesar bujet subsidi bagi masyarakat, utamanya ke sektor energi.

Langkah ini dimaksudkan untuk menjaga daya beli sekaligus menahan laju inflasi agar prospek pemulihan ekonomi nasional dapat berjalan dengan lancar. Meski secara target inflasi telah melewati batasan yang ditetapkan pemerintah, namun laju peningkatan relatif terjaga jika dibandingkan dengan negara lain.

Kondisi ini lantas membuat Bank Indonesia memilih untuk mempertahankan suku bunga acuan dengan harapan tidak membebani bunga kredit perbankan agar sektor dunia usaha dapat terus melanjutkan ekspansi bisnis.