Sri Mulyani Ungkap Capaian Kinerja DJBC Naik 25 Persen Tiap Tahun

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi capaian kinerja

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) selama kurun waktu 10 tahun terakhir lantaran pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh Bea Cukai meningkat rata-rata 25 persen setiap tahunnya.

Sri Mulyani menjelaskan penindakan ini dilakukan terhadap barang-barang ilegal yang mengganggu perekonomian nasional dan membahayakan sumber daya manusia.

Menurut Sri Mulyani dalam beberapa tahun terakhir, penindakan NPP (Narkotika Prekursor Psikotropika) yang telah dilakukan Bea Cukai bersama aparat penegak hukum bahkan mencapai 6 ton per tahun.

Selain itu, Sri Mulyani menyampaikan penindakan terhadap perdagangan barang ilegal lainnya juga dilakukan secara masif terhadap ratusan juta batang rokok ilegal, minuman beralkohol, balpres, kendaraan, barang telekomunikasi, sumber daya alam, serta barang perdagangan lainnya yang masuk dan keluar wilayah Indonesia secara ilegal.

"Ini adalah ancaman nyata bagi masyarakat Indonesia. Tidak hanya dari sisi jumlah yang ditegah, namun ancaman bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia yang akan mengalami dampak kesehatan dan biaya rehabilitasi yang mencapai triliunan rupiah," ujarnya dalam keterangannya, dikutip Minggu, 13 Oktober.

Ia menambahkan Bea dan Cukai memiliki peran yang sangat penting dan nyata di dalam menjaga perekonomian Indonesia seperti dalam memfasilitasi perdagangan luar negeri, mendukung kegiatan industri, melindungi masyarakat, mengumpulkan penerimaan negara untuk bisa terus mendukung pertumbuhan serta menciptakan kesempatan kerja.

Meski demikian, Sri Mulyani menyampaikan kondisi perekonomian global dan geopolitik pada saat ini mengalami ketidakpastian yang makin tinggi.

Sehingga menurut Sri Mulyani Bea dan Cukai harus mampu untuk terus meningkatkan kewaspadaan dan meningkatkan kemampuan dalam menjaga industri domestik, termasuk melalui enforcement atau penegakan hukum.

Sri Mulyani berharap DJBC dapat menjadi institusi yang bisa diandalkan dalam menjaga perekonomian dan menciptakan kepastian hukum.