PNBP Juli 2024 Hanya Rp338 Triliun, Sri Mulyani Ungkap akibat Moderasi Harga Batu Bara dan Lifting Minyak

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp338 triliun hingga Juli 2024 atau terkontraksi 3,3 persen secara year on year (yoy).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp338 triliun per Juli 2024, atau setara dengan 68,7 persen dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 sebesar Rp492 triliun.

Sri Mulyani menjelaskan, salah satu penyebab turunnya setoran PNBP dipengaruhi moderasi harga batubara dan realisasi lifting minyak bumi.

“Apa yang berkontribusi, kalau kita bandingkan dengan tahun lalu lebih rendah ya, karena tahun lalu sangat tinggi karena SDA baik migas non migas,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBNKita, dikutip Rabu, 14 Agustus.

Menurut Sri Mulyani, penurunan setoran PNBP berasal dari sisi PNBP Sumber Daya Alam (SDA) Migas yang hanya sebesar Rp64,5 triliun pada Juli 2024 atau setara dengan 58,6 persen dari target APBN 2024.

Besaran tersebut, turun 6,4 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp68,9 triliun.

“Karena kita semua tahu tadi dari migas, lifting kita turun walaupun tadi harganya agak sedikit naik dan penyusutan dari kapasitas produksi masing-masing sumur. Ini PR yang besar sekali untuk (Kementerian) ESDM dan SKK Migas,” ujarnya.

Sementara SDA non migas, Sri Mulyani menyampaikan hingga Juli 2024 sebesar Rp68,4 triliun atau 70,1 persen dari target dalam APBN 2024. Atau turun 21,8 persen jika dibandingkan dengan tahun lalu yang sebesar Rp87,4 triliun.

Sri Mulyani mengatakan, terkontraksinya realisasi PNBP SDA non migas karena moderasi harga batu bara, dan penurunan volume produksi batu bara.

“Harga batubara internasional sangat mempengaruhi penerimaan kita,” jelasnya.

Sementara itu, PNBP lainnya yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan atau setoran dividen dari BUMN sebesar Rp68,3 triliun atau 79,6 persen dari target dalam APBN 2024. Atau naik 13,4 persen jika dibanding dengan Juli 2023 yang hanya Rp60,2 triliun.

Sri Mulyani mengatakan, setoran dividen ini utamanya berasal dari BUMN Perbankan yang mengalami peningkatan kinerja keuangan.

Selanjutnya, PNBP lainnya tercatat sebesar Rp86,2 triliun atau 74,8 persen dari target dalam APBN 2024. Atau turun 10,5 persen jika dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp96,2 triliun.

Sri Mulyani menjelaskan, penurunan tersebut dipengaruhi oleh pendapatan hasil tambang yang sejalan dengan moderasi harga batu bara dan volume produksi.

Selain itu adanya penurunan PNBP kementerian atau lembaga (K/L) karena adanya pendapatan yang tidak berulang pada 2024.

Di sisi lain PNBP dari Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp50,7 triliun atau 60,8 persen dari target dalam APBN 2024. Atau tumbuh 18,2 persen jika dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp42,9 triliun.

“Jadi ini BLU yang naik pendidikan, RS, dan juga BLU seperti di Kementerian Hukum dan HAM untuk visa paspor, kemudian polri untuk STNK dan SIM, itu semua mendapatkan pendapatan yang dikelola BLU mereka dan BLU yang cukup besar pengaruhnya dari didalam BLU ini adalah kelapa sawit," ujarnya

"Kita semua tahu kelapa sawit tadi harganya juga masih mengalami tekanan, jadi kalau kita lihat walaupun kelapa sawit turun tapi BLU yang lain masih naik. Sehingga kalau di total penerimaan BLU masih tumbuh 18,2 persen,” tambahnya.