Guyon Sri Mulyani Saat Kemenkeu Masih ‘Zaman Batu’: Tak Perlu ke Luar Negeri, Cukup Beda Provinsi Pajak Sulit Dilacak

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan bahwa instansi yang dipimpinnya terus melakukan pembaharuan dan reformasi guna meningkatkan capaian kinerja.

Menurut Menkeu, salah satu yang kini menjadi fokus adalah upaya digitalisasi sistem perpajakan nasional.

“Jadi kalau reformasi ini pasti mencakup banyak hal, seperti legislasinya atau undang-undangnya, kemudian di dalamnya (institusi Kementerian Keuangan) meliputi bisnis proses, SDM, organisasi, dan sektor IT (technology information),” ujar dia ketika berbicara dalam peringatan Hari Pajak Nasional pada Selasa, 19 Juli.

Dijelaskan oleh Menkeu jika sistem teknologi informasi di Kementerian Keuangan pada periode-periode sebelumnya tercatat belum dapat mengakomodasi pertukaran data secara cepat, efektif, dan terintegrasi.

“Nah yang ketinggalan zaman dulu adalah IT-nya belum terwujud. Jadi IT-nya masih dikembangkan masing-masing kantor atau wilayah. Makanya dahulu saya selalu membuat jokes, di Indonesia kalau melakukan tax evasion (penggelapan pajak) dan tax avoidance (penghindaran pajak) tidak perlu pergi ke Cayman Island atau lain-lainnya, cukup antarprovinsi saja itu sudah tidak bisa dilacak karena (sistemnya) tidak terintegrasi,” tutur dia.

Pernyataan bendahara negara itu sekaligus memberi penegasan bahwa kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) alias tax amnesty bisa mencapai keberhasilan berkat adanya skema pertukaran data dan informasi melalui saluran digital.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Surya Utomo menyatakan bahwa saat ini pihaknya terus melakukan pembaharuan sistem digital demi mendukung perbaikan layanan agar masyarakat dapat menunaikan hak dan kewajibannya kepada negara.

Katanya, sistem digital perpajakan yang baru akan selesai pada 2024 mendatang. Adapun, dalam masa tunggu itu dia bakal tetap mengupayakan elektronikisasi fasilitas yang ada saat ini.

“Sejak 2019 sudah ada 86 layanan kepada wajib pajak yang terdigitalisasi. Sebanyak 22 diantaranya dilakukan di tahun 2022,” ucap Suryo.