JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan bahwa kondisi pandemi COVID-19 telah membawa tantangan tersendiri dalam mencapai tujuan pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia, setelah sebelumnya diklaim bergerak cepat dalam lima tahun terakhir.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan partisipasi sektor swasta dalam investasi infrastruktur sangat penting untuk merealisasikan cita-cita pembangunan nasional.
“Indonesia telah menyiapkan beberapa instrumen dan platform untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur, memperluas spillover sosial dan ekonomi infrastruktur untuk memitigasi dampak pandemi dan bergerak menuju arah pembangunan yang bersih emisi,” ujarnya dalam keterangan pers pada pertemuan G20 di Bali, Jumat, 15 Juli.
Febrio menjelaskan, pengembangan sumber pembiayaan infrastruktur domestik baru, seperti dana pensiun atau kredit karbon, merupakan prioritas lain untuk mendorong pembangunan berkelanjutan jangka panjang.
BACA JUGA:
“Mencapai reformasi yang komprehensif di sektor keuangan sehingga bermanfaat bagi perekonomian secara lebih inklusif akan membutuhkan upaya yang tetap dan berkelanjutan serta bentuk-bentuk baru dialog publik-swasta, tidak hanya di tingkat negara, tetapi juga di seluruh G20,” tegas dia.
VOI mencatat, Indonesia membutuhkan dana setidaknya Rp6.445 triliun untuk membangun infrastruktur hingga 2024 mendatang. Adapun, kemampuan APBN disebutkan hanya bisa menutupi jumlah Rp2.385 triliun atau sekitar 37 persen dari total kebutuhan.
Hal tersebut sempat diutarakan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani kepada awak media beberapa waktu lalu .
“Sehingga jelas untuk meneruskan pembangunan tidak mungkin terus-menerus mengandalkan kepada ketersediaan dana APBN,” kata Menkeu melalui saluran virtual, Kamis, 14 April.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #ott kpk #judi online #kotak kosongPopuler
