Sejarah! 11 Yurisdiksi Capai Kesepakatan Asia Initiative untuk Transparansi Data Perpajakan

JAKARTA – Rangkaian Pertemuan Ketiga Finance Minister and Central Bank Governor (3rd FMCBG) G20 di Bali pekan ini berhasil mencatatkan sejarah dengan tercapainya kesepakatan keterbukaan informasi perpajakan bertajuk Asia Initiative oleh 11 yurisdiksi di kawasan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebut Asia Initiative merupakan permufakatan untuk bekerja sama melawan penggelapan pajak dan aktivitas keuangan tidak resmi lainnya.

“Kami berharap ini bisa mempersempit gap dari perbedaan kapasitas dalam mendapatkan informasi,” ujarnya dalam sebuah konferensi pers yang disiarkan melalui kanal virtual langsung dari Bali, Kamis, 14 Juli.

Menurut Menkeu, Asia Initiative dapat menjadi barometer tersendiri dari upaya pertukaran data perpajakan sehingga bisa dicontoh oleh negara-negara lain.

“Kesepakatan ini diharapkan bisa meningkatkan kemampuan kami untuk melanjutkan transparansi perpajakan sesuai dengan standar,” tuturnya.

Dijelaskan oleh Menkeu jika Asia Initiative telah dibahas sejak 2021.

Adapun, pematangan konsep dan pencapaian kesepakatan di level pejabat praktis telah dilalui pada Februari 2022 saat para delegasi melakukan pertemuan dengan dipimpin oleh Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo.

“Ini juga bisa menjadi bukti kalo Asia Initiative adalah sebuah hal yang sangat berharga untuk kemajuan transparansi perpajakan global,” sambung dia.

Dalam pemberitaan VOI sebelumnya, pertemuan pada Februari lalu menekankan pada transparansi perpajakan (tax transparency) dan Exchange of Information (EOI). Agenda meeting itu sendiri dihadiri oleh pemimpin otoritas pajak dari 5 negara Asia anggota G20, 13 negara Asia anggota Global Forum, dan beberapa lembaga internasional seperti Asian Development Bank (ADB), World Bank serta Study Group on Asian Tax Administration and Research (SGATAR).

Adapun, 11 yurisdiksi yang sepakat masuk dalam Asia Initiative menandatangani komitmen bernama Bali Declaration, dengan masing-masing adalah Indonesia, Brunei Darussalam, Hong Kong (SAR), India, Jepang, Korea Selatan, Macau (SAR), Malaysia, Maladewa, Singapura, dan Thailand.

“Kita semua menjadi saksi penandatanganan kesepakatan perpajakan yang merupakan sebuah kemajuan,” tutup Menkeu Sri Mulyani.