Gelar Rights Issue, BTN: Setiap Tambahan Modal Rp1 Triliun, Hasilkan Kemampuan Penyaluran Kredit Rp12 Triliun

JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) bakal menggeber penyaluran kreditnya ke sektor perumahan, khususnya segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Upaya tersebut dilakukan BTN dengan menggelar rights issue.

Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo menila,i penambahan modal dari pemerintah kepada perseroan akan mempercepat penyaluran pembiayaan ke segmen MBR. Penambahan modal BTN melalui skema hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue direncanakan digelar pada tahun ini.

Pemerintah pun akan ikut serta dalam rights issue tersebut melalui penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp2,98 triliun.

"Pemerintah sangat men-support BTN. Saat ini, lebih banyak lagi masyarakat yang membutuhkan rumah yang harus didukung, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Tambahan PMN akan menambah kecepatan kami menyalurkan pembiayaan. Kalau tanpa PMN tetap bisa ekspansi tetapi akan lebih lambat," ujar Haru dalam keterangan dikutip Antara, Senin 4 Juli.

Haru menyampaikan tambahan modal akan meningkatkan kemampuan bank menyalurkan kredit, sehingga dapat menekan angka backlog perumahan terutama di segmen MBR. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020, angka backlog kepemilikan perumahan mencapai 12,75 juta.

Menurut hitungan BTN, setiap penambahan modal sebesar Rp1 triliun, maka akan menghasilkan kemampuan mendorong penyaluran kredit sekitar Rp12 triliun. Dengan rencana PMN Rp2,98 triliun yang mewakili 60 persen saham pemerintah di BTN, maka total nilai penerbitan saham baru BTN bisa mencapai Rp4,96 triliun di mana sebanyak Rp1,98 triliun sisanya atau setara 40 persen akan diperoleh dari investor publik.

Dengan demikian, tambahan PMN yang diberikan pemerintah itu bisa meningkatkan kapasitas kredit hingga Rp58,8 triliun.

"Modal atau equity merupakan harta pemegang saham yang menjadi penyangga apabila terjadi risiko kerugian kredit macet. Oleh karena itu, BTN tetap membutuhkan likuiditas dari dana masyarakat maupun pasar modal untuk melakukan ekspansi kredit," kata Haru.