Pengamat Nilai Sindiran Jokowi kepada PLN soal Efisiensi Sudah Tepat

JAKARTA - Presiden Joko Widodo menyindir PT PLN (Persero) lantaran subsidi yang telah diberikan cukup besar tapi tidak melakukan efisiensi.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Executive Energy Watch Mamit Setiawan menyampaikan apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo sudah tepat dan perlu segera ditindaklanjuti oleh PLN.

"PLN merupakan badan usaha yang entitas bisnisnya sangat banyak sehingga perlu ditata dan diperbaiki kembali proses bisnis yang mereka lakukan. Hal ini sangat penting, agar efisiensi yang presiden maksud bisa dilakukan oleh PLN," ujar Mamit dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 23 Juni.

Menurut dia, saat ini lini bisnis yang dilakukan oleh PLN cukup banyak dan besar sehingga kinerja PLN tidak fokus dan cendrung bertumpuk-tumpuk baik dari sisi kinerja maupun tanggung jawab.

"Penumpukan unit bisnis yang sama membuat kinerja PLN kurang optimal dan menyebabkan adanya double cost atau double handling membuat infisiensi dalam unit bisnis PLN sendiri. Dari sisi tanggung jawab, masing-masing unit bisnis juga melebihi dari yang seharusnya, bahkan cenderung terjadi pengulangan satu sama lain," urai Mamit.

Mamit mencontohkan, dari sisi pembangkitan saja, PLN memiliki beberapa anak perusahaan yang secara core bisnis sebenarnya sama.

Hal ini menyebabkan adanya penumpukan unit bisnis dan tanggungjawab.

"Penumpukan ini suka tidak suka membuat PLN menjadi tidak efisien. Belum lagi terkait tanggungjawab, unit bisnis pembangkitan ini harus juga mengurusi pelayanan kepada masyarakat. Jadi, selain tidak efisien hal ini dapat menyebabkan kinerja unit pembangkitan tidak fokus dalam memberikan keandalan pasokan listrik," jelas dia.

Menurut Mamit, ditengah kondisi ekonomi dan bisnis global yang sudah berubah serta bergerak dinamis ini maka PLN harus segera melakukan transformasi bisnis mereka agar bisa bisa bersaing dan pastinya lebih efisien lagi.

"Transformasi dan perbaikan tata kelola bisnis PLN adalah keharusan yang mesti disegerakan agar PLN tetap bertahan ditengah kondisi ekonomi dan bisnis global yang dinamis dan sulit ini serta tetap menjalankan fungsi Public Service Obligation (PSO) sebagaimana yang diamanatkan oleh pemerintah," kata Mamit

Ruang gerak PLN harus bisa lebih lentur dan fleksibel dalam menghadapi tantangan yang demikian berat ini. Jika tidak, maka PLN bisa tertinggal dan tidak bisa menjalankan amanat yang disampaikan Presiden untuk lebih efisien, hemat dan mampu menutup kebocoran-kebocoran yang sudah terjadi.

"Saat ini semua perusahaan global sedang menuju ke arah bisnis yang modern, transparan dan pastinya menuju Environmental Social Governance(ESG). Melalui transformasi dan perbaikan tata kelola bisnis PLN, maka efisiensi yang minta Presiden bisa dicapai serta PLN tetap menjalankan bisnis mereka dengan tetap memperhitungkan Environmental Social Governance (ESG)," pungkas Mamit.