JAKARTA - Presiden Joko Widodo menyindir PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan PT Pertamina (Persero) yang dianggap mendapatkan subsidi yang besar tapi tidak melakukan efisiensi.
"Ada subsidi dari Menkeu tanpa ada usaha efisiensi di PLN dan di Pertamina. Ini yang dilihat kok enak banget," ujar Jokowi saat membuka sidang kabinet terbatas di Kantor Presiden pada Senin 20 Juni.
Untuk itu, Jokowi meminta Kementerian dan Lembaga (K/L) melakukan efisiensi sebanyak-banyaknya agar pemeritah memiliki kelonggaran fiskal.
Meski memiliki beban fiskal yang berat, Jokowi menegaskan, pemerintah terus berkomitmen untuk memberikan subsidi kepada masyarakat, baik yang berkaitan dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) terutama solar, gas, dan listrik.
Sebelumnya, anggota Komisi VII RI Mulyanto meminta PLN tidak hanya menyesuaikan tarif listrik, tetapi harus berani melakukan efisiensi operasional besar-besaran dalam rangka meringankan beban subsidi.
"PLN jangan hanya mengandalkan kenaikan tarif listrik pelanggan rumah tangga untuk memperbaiki kinerja layanan dan keuangannya, namun yang utama wajib untuk terus-menerus meningkatkan efisiensi operasionalnya, sehingga biaya pokok produksi (BPP) listrik PLN menurun," kata Mulyanto dalam keterangan di Jakarta, Rabu 15 Juni.
BACA JUGA:
Di sisi lain, Pertamina dalam keterangannya mengungkapkan di tengah tantangan harga minyak mentah yang terus melambung tinggi, PT Pertamina (Persero) memperkuat strategi keuangan dan upaya operasional guna meningkatkan efisiensi di seluruh lini bisnis, baik holding maupun subholding mulai dari hulu, pengolahan sampai hilir.
Dari strategis bisnis tersebut, selama tahun 2021 Pertamina berhasil melakukan optimalisasi biaya sebesar 2,21 miliar dolar AS, yang diperoleh dari program penghematan biaya (cost saving) 1,36 miliar dolar AS, penghindaran biaya (cost avoidance) sebesar 356 juta dolar AS serta tambahan pendapatan (revenue growth) sekitar 495 juta dolar AS.
