Jokowi Buka Keran Ekspor Minyak Goreng, Andre Rosiade: Win-win Solution Selamatkan Nasib Petani Sawit

JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR, Andre Rosiade mengatakan, keputusan pemerintah mencabut larangan ekspor minyak goreng ke luar negeri merupakan salah satu jalan keluar menyelamatkan nasib petani sawit.

Seperti diketahui, petani sawit menjerit selama larangan sementara ekspor CPO diberlakukan.

Merespons hal tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mencabut larangan sementara ekspor minyak goreng dan turunannya.

Alasannya, karena pasokan minyak goreng curah sudah melimpah dan harga sudah menurun.

Setelah ada kebijakan larangan ekspor CPO melalui Permendag Nomor 22 Tahun 2022, harga Tandan Buah Segar (TBS) per hari Sabtu 14 Mei justru malah anjlok di angka Rp1.700 sampai Rp1.940 per kg.

Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan Minggu 24 April yang masih direntang Rp2.500 sampai Rp3.200 per kg.

"Apalagi dalam Permendag 22 tahun 2022 sudah diatur terkait evaluasi secara berkala sesuai dengan kondisi yang berkembang di masyarakat. Jadi keputusan Presiden untuk membolehkan kembali ekspor CPO adalah salah satu langkah win-win solution, baik untuk memastikan petani sawit yang sebanyak 16 juta orang tidak terdzolimi," kata Andre Rosiade dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu 21 Mei.

Selain itu, Andre berharap dengan dicabutnya larangan ekspor CPO beserta turunannya itu bisa mewujudkan harga minyak goreng curah turun menjadi Rp14.000 per liter dan stoknya banyak tersedia.

"Disisi lain kita berharap pemerintah dengan segenap jajarannya dapat memastikan harga minyak goreng curah turun hingga Rp14.000 per liter terwujud, serta barangnya tidak langka. Sehingga bisa menjangkau seluruh masyarakat," ujarnya.

Perketat pengawasan

Andre juga meminta agar pemerintah melalui jajarannya dengan melibatkan seluruh stakeholder untuk bisa melakukan pengawasan yang lebih ketat terkait distribusi tata niaga minyak goreng di Indonesia. Sehingga, masyarakat benar-benar bisa mendapatkan dan merasakan minyak goreng murah di pasaran.

"Bahwa kunci permasalahan adalah pengawasan distribusi harus dilakukan secara ketat dan melibatkan semua stakeholders, sehingga rakyat bisa mendapatkan dan merasakan minyak goreng murah di negara penghasil sawit terbesar di dunia ini," kata Andre.

Andre berharap agar program Migor Rakyat Rp14.000 yang kerja sama antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan dengan para pelaku usaha minyak goreng, bisa tersebar diseluruh Indonesia. Sehingga manfaatnya bisa dirasakan masyarakat.

"Program migor rakyat hingga saat ini setidaknya sudah ada 1.200 titik lokasi penjualan yang tersebar di DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Sumatra Utara, dan Sulawesi Utara. Kita berharap, dalam waktu dekat jumlah titik penjualan migor rakyat Rp14.000 per liter ini akan menjadi 10.000 lokasi di seluruh Indonesia," ucapnya.

Andre mengingatkan pemerintah melalui aparat penegak hukum harus terus fokus menindak dan membongkar jaringan mafia minyak goreng yang mengganggu arus tata niaga minyak sawit di Indonesia.

Dengan begitu, pasokan minyak goreng yang melimpah, dan harga yang terjangkau dapat terwujud sesuai apa yang diinginkan oleh Presiden Jokowi.

"Disisi yang lain kita mendorong proses penegakan hukum mafia minyak goreng ini bisa lebih dalam, dan mengungkap termasuk menangkap para mafia-mafia minyak goreng yang mengganggu tata niaga minyak sawit di Indonesia," ucapnya.