Bagikan:

JAKARTA - Pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan laporan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022.

Dalam pemaparannya, Menkeu mengungkapkan jika hingga Maret postur APBN masih berada di jalur positif dengan bukuan surplus anggaran sebesar Rp10,3 triliun. Hasil ini sekaligus memperpanjang rekor surplus APBN sejak Januari yang lalu.

Untuk diketahui, surplus pada bulan lalu terbentuk dari torehan pendapatan negara yang lebih besar dengan Rp501 triliun dibandingkan belanja negara yang sebesar Rp490,6 triliun.

“Itulah cerita tentang APBN kita hingga Maret 2022 ini yang tentu jangan membuat kita terlena karena meskipun hasilnya sangat bagus namun risiko masih tinggi,” ujarnya melalui saluran virtual dari Washington DC pada Rabu pagi 20 April waktu Indonesia.

Menkeu menambahkan, moncernya pendapatan negara didukung oleh sektor penerimaan yang semuanya mengalami pertumbuhan. Secara terperinci, penerimaan perpajakan tumbuh 38,4 persen (year-on-year/y-o-y) pada Maret 2022 menjadi Rp401,8 triliun dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp290,4 triliun.

Penerimaan perpajakan ini sendiri terdiri dari penerimaan pajak yang melesat 41,4 persen y-o-y menjadi Rp322,5 triliun serta kepabeanan dan cukai yang naik 27,3 persen y-o-y menjadi Rp79,3 triliun.

Sementara untuk sektor lain, yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), tercatat membukukan Rp99,1 triliun atau lebih tinggi 11,8 persen dari Maret 2021 yang sebesar Rp88,6 triliun.

“Penerimaan yang kuat tidak hanya menggambarkan windfall dari komoditas tetapi juga pemulihan ekonomi yang cukup solid dan merata,” tuturnya.

Adapun, di sisi belanja negara terjadi kontraksi 6,2 persen y-o-y dari sebelumnya Rp523 triliun di Maret 2021 menjadi Rp490,6 triliun di Maret 2022.

Belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat yang sebesar Rp314,2 triliun dan belanja pemerintah daerah dalam bentuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp176,5 triliun.

“Belanja negara masih perlu dipacu lagi karena mengalami kontraksi dibandingkan dengan tahun lalu,” tutup Menkeu Sri Mulyani.