Atasi Kenaikan Harga Minyak, Ini Beberapa Solusi yang Disiapkan Kementerian ESDM di Sektor Hulu

JAKARTA - Pemerintah tengah mencari jalan keluar untuk menyikapi lonjakan signifikan harga minyak global menyusul belum redanya ketegangan politik antara Rusia - Ukraina. Langkah ini diambil sebagai upaya mengantisipasi dampak terhadap perubahan harga komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan, realisasi Harga Minyak Mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) telah melampaui batas yang ditetapkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022, sebesar 63 dolar AS per barel.

"Adanya situasi (perang) politik menyebabkan minyak global mengalami kenaikan. Rata-rata realisasi ICP hingga Maret 2022 sudah mencapai 98,4 dolar AS per barel," kata Arifin dalam Rapat Kerja Menteri ESDM dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Rabu 13 April.

Menurut Arifin, angka tersebut jauh dari asumsi APBN. Bayangkan harga kontrak LPG Aramco (Contract Price Aramco/CPA) mencapai 839 dolar AS per metrik ton dari asumsi awal hanya 569 dolar AS per metrik ton.

Melihat kondisi pergerakan minyak dunia tersebut, papar Arifin, Kementerian ESDM menyusun solusi dan strategi baik jangka pendek maupun panjang agar tidak berimbas pada perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

Adapun pada sisi hulu migas, pemerintah dalam jangka waktu pendek akan segara melaksanakan program drilling secara tepat waktu dan sesuai anggaran (sumur pengembangan 790, kerja ulang 581 dan perawatan sumur 29.582).

Kemudian melaksanakan intensifikasi kegiatan yang berdampak langsung pada kenaikan produksi (reaktifikasi idle well, menjaga keandalan produksi - target kenaikan 24.043 BOPD). Hingga mengatur ulang jadwal pemeliharaan fasilitas (target gain 1.550 BOPD), dan menurunkan tingkat unplanned shutdown dari 0,68 persen menjadi 0,5 persen.

Sedangkan beberapa strategi jangka menengah dan panjang pada sisi hulu adalah mengoptimalkan produksi/aset eksisting, mempercepat transformasi contigent resources menjadi produksi, mempercepat pelaksanaan proyek chemical Enhanced Oil Recovery (EOR), mendorong eksplorasi yang agresif untuk penemuan besar, percepatan penawaran wilayah kerja, hingga penawaran Kerja Sama Operasi (KSO) baru.

"Kami juga melakukan perbaikan-perbaikan klausul Perjanjian Kerja antara Pemerintah dengan swasta," tutup Arifin.