JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mencatat setidaknya Indonesia memerlukan 8 hingga 10 pabrik hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter (DME) untuk lepas dari impor dan subsidi LPG.
Seperti diketahui, Indonesia masih memberikan subsidi LPG sebesar Rp70 triliun setiap tahunnya. Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyoroti besarnya anggaran yang dikeluarkan tersebut.
Saat ini Indonesia baru memulai membangun satu pabrik DME melalui kerja sama antara PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Pertamina (Persero), dan Air Products. Pabrik ini terletak di Muara Enim, Sumatera Selatan dan sudah diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Januari 2022 lalu.
"Satu pabrik DME bisa menghemat Rp7 triliun. Artinya kita memerlukan 8 hingga 10 pabrik gasifikasi batu bara untuk DME," ujarnya dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook, Selasa, 22 Maret.
Karena itu, Erick mengatakan perlu dukungan swasta untuk mendorong pembangunan dan pengembangan pabrik gasifikasi batu bara di Indonesia.
Lebih lanjut, Erick menjelaskan kerja sama ini diperlukan untuk mempercepat hilirisasi batu bara menjadi DME. Sehingga, dengan begitu bisa melepas ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG.
BACA JUGA:
-
| EKONOMI
Ditinggal Arief Prasetyo Adi, Erick Thohir Tunjuk Frans Marganda Jadi Dirut RNI
21 Maret 2022, 18:44
"Tidak hanya BUMN, kita mengharapkan beberapa perusahaan batu bara swasta bisa men-switch DME sehingga ketergantungan kita LPG dengan negara lain bisa kita tekan," ucapnya.
Sekadar informasi, pembakaran dengan memakai dimethyl ether (DME) dinilai lebih baik dan efisien ketimbang Liquified Petroleum Gas (LPG).
Menteri ESDM Arifin Tasrif meyakini DME layak menjadi bahan bakar alternatif untuk program subsidi energi di Indonesia.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #tahun baru #pdip #hasto kristiyanto #nataru #natalPopuler
