Tanggapi Pernyataan Mendag yang Mengaku Kalah dengan Mafia, MAKI: Kalau Tidak Layak, Mundur Saja!
Ilustrasi-(Foto: DOK ANTARA)

Bagikan:

JAKARTA - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyarankan Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi untuk mundur dari jabatannya sebagai menteri jika tidak mampu melawan mafia.

Sebelumnya, Menteri Luthfi mengungkapkan permintaan maaf karena tidak bisa mengontrol para spekulan minyak goreng yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng dan harga minyak goreng mahal.

"Ya sedehana saja. Kalau memang tidak mampu ya mundur saja," ujarnya dalam acara Chrosscheck by Medcom.id dengan tema 'Menteri Curhat, Negara Kalah pada yang Rakus dan Jahat?" Minggu, 20 Maret.

Boyamin menilai Luthfi tidak mampu mengejawantahkan Nawacita yang sudah dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya anggap dia bukan menteri Jokowi. Menjaga kesejahteraan masyarakat melalui minyak goreng saja tidak bisa," lanjutnya.

Boyamin juga mengkritisi sikap Mendag yang tidak menjabarkan akar permasalahan pada rapat kerja di Komisi VI DPR pada Kamis 17 Maret yang lalu. Menurutnya, Lutfi hanya mengeluhkan persoalan tersebut kepada para Dewan.

"Cuma mengeluh seperti anak yang belum dewasa. Kalau begitu memang tidak layak kalau bicara negara kesejahteraan," ujarnya.

Sementara itu Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menilai kisruh perdagangan minyak goreng yang terjadi belakangan ini memperlihatkan negara kalah dan gagal dalam melindungi rakyatnya.

Menurutnya, permintaan maaf Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi karena belum mampu menangani masalah minyak goreng merupakan simbol dan bukti negara kalah dan gagal.

"Seperti dikutip media, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengakui tak bisa melawan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di lapangan," ujarnya dalam keterangannya yang dikutip Minggu 20 Maret.

Menurutnya, masalah bukan berakar dari sektor produksi, karena Indonesia adalah negara penghasil crude palm oil (CPO) dan minyak goreng terbesar di dunia.

Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) itu menganggap masalah sesungguhnya adalah meningkatnya permintaan dunia sehingga harga naik dan para pengusaha lebih memilih menjual produksinya keluar negeri dengan harga lebih mahal dibandingkan menjual ke dalam negeri dengan harga yang diatur pemerintah.

Gobel pun membantah kelangkaan minyak goreng terjadi karena ada oknum yang melakukan penimbunan.

"Ini yang menjadi penyebab kelangkaan. Jadi bukan ditimbun ibu-ibu seperti pernyataan pejabat Kemendag yang asbun itu. Terbukti setelah batasan harga dihapus, minyak goreng berlimpah lagi," kata Gobel.